Mendagri Sebut Sasaran ISIS Adalah Orang Berpendidikan

Mantan pengawai Kementerian Keuangan ditangkap di Bandara Ngurah Rai diduga bergabung dengan ISIS.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 30 Jan 2017, 20:14 WIB
Bendera ISIS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak mungkin pihaknya melakukan penyelidikan khusus soal pegawai pemerintahan yang bergabung dengan ISIS.

Hal ini mengingat pada 25 Januari lalu, mantan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali setelah dideportasi dari Turki karena diduga akan bergabung ISIS.

"Kan tidak mungkin kita penyelidikan khusus, enggak mungkin. Ini kan masalah-masalah keyakinan. Antara kita juga tidak paham benar juga," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).

Dia mengatakan, saat ini yang menjadi sasaran ISIS justru orang-orang berpendidikan. Bahkan dulu, kata Tjahjo, sempat ada ormas yang menengah ke atas direkrut untuk diajak berhijrah.

"Itu juga salah. Saya kira ini pekerjaan rumah kita ada pada masalah radikalisme itu adalah satu hal yang harus dicermati, maka Pak Jokowi mengintensifkan pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Itu akar permasalahan dan wawasan kebangsaan ini yang harus dipahami dengan baik," terang dia.

Kementerian Dalam Negeri, lanjut Tjahjo, sebagai penyelenggara pemerintah membimbing orang-orang tersebut layaknya mitra.

"Kita sebuah partai politik, ketua umum partainya bapak Presiden, ketua hariannya ya Ketua Asosiasi Gubernur, saya sebagai sekjennya membangun tata laksana saja, tata laksana pemerintah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.

Tjahjo menambahkan, biar bagaimana pun gubernur adalah wakil pemerintah pusat, tetapi dipilih oleh rakyat.

"Kita hanya menyelaraskan program-program pusat agar bisa dilaksanakan di daerah dengan baik. Ini negara yang berbhineka, justru berbagai suku agama golongan adat pulau-pulau ini itulah Indonesia. Jadi setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan seluruh masyarakat," jelas menteri dari PDIP ini.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya