Liputan6.com, Jakarta: Dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar yang diajukan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar semakin mengundang kontroversi. Kalangan pengamat hingga masyarakat luas memprotes keras rencana itu karena dinilai merampok uang rakyat.
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin menganggap dana aspirasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan politisi. "Lima belas miliar itu tidak diperuntukkan guna menjalankan fungsi-fungsi," kata Irman.
Tanggapan keras juga dilontarkan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. "Hal itu bisa menjadi bencana bagi negeri kita, karena uang itu akan dibuat partai-partai politik sebagai belanjaan politik," ujar Ikrar.
Masyarakat pun berpendapat senada. Dana Rp 8 triliun lebih untuk sekitar 520 anggota DPR dianggap tidak masuk akal. Mereka menginginkan para anggota dewan benar-benar mengutamakan rakyat. Apalagi mengingat masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Lebih baik ditujukan ke masyarakat daripada anggota DPR, yang hanya beberapa persen dari rakyat Indonesia," cetus seorang warga di Jakarta.(TES/AYB)
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin menganggap dana aspirasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan politisi. "Lima belas miliar itu tidak diperuntukkan guna menjalankan fungsi-fungsi," kata Irman.
Tanggapan keras juga dilontarkan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. "Hal itu bisa menjadi bencana bagi negeri kita, karena uang itu akan dibuat partai-partai politik sebagai belanjaan politik," ujar Ikrar.
Masyarakat pun berpendapat senada. Dana Rp 8 triliun lebih untuk sekitar 520 anggota DPR dianggap tidak masuk akal. Mereka menginginkan para anggota dewan benar-benar mengutamakan rakyat. Apalagi mengingat masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Lebih baik ditujukan ke masyarakat daripada anggota DPR, yang hanya beberapa persen dari rakyat Indonesia," cetus seorang warga di Jakarta.(TES/AYB)
