Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa versi Muktamar Luar Biasa PKB Yogyakarta Abdurrahman Wahid menyatakan, siap mendirikan partai baru. Langkah tadi akan dilakukan bekas Presiden RI itu, jika dalam proses di pengadilan dikalahkan oleh PKB Batu Tulis pimpinan Matori Abdul Djalil. Hal itu ditegaskan Gus Dur di Jakarta, baru-baru ini.
Sayang, Gus Dur tak bersedia menyebutkan nama partai baru yang akan didirikannya, kelak. Kendati begitu, dia optimistis meski berganti nama, partainya akan tetap mendapat dukungan massa. Sebab, PKB yang dipimpin Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf didukung para ulama dan massa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena itu, Gus Dur juga yakin bahwa PKB Kuningan --sebutan PKB versi Alwi-- juga akan memenangkan Pemilihan Umum 2004 mendatang [baca: PKB Diyakini Sukses dalam Pemilu 2004].
Pernyataan Gus Dur membuktikan bahwa konflik dua PKB masih terus berlanjut. Meski masing-masing versi telah menggelar muktamar luar biasa buat mencari eksistensi kepengurusan yang dinilai paling sah. Pengadilan sepertinya harus dijadikan jalan terakhir kalau mereka bersikukuh untuk tidak berislah atau rekonsiliasi [baca: Yusril: Keabsahan Kepengurusan PKB Ditentukan Pengadilan]. Sebab, sejauh ini belum ada lembaga resmi yang memutuskan PKB kubu mana yang sah.(DEN/Syaiful Halim dan Prihandoyo)
Sayang, Gus Dur tak bersedia menyebutkan nama partai baru yang akan didirikannya, kelak. Kendati begitu, dia optimistis meski berganti nama, partainya akan tetap mendapat dukungan massa. Sebab, PKB yang dipimpin Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf didukung para ulama dan massa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena itu, Gus Dur juga yakin bahwa PKB Kuningan --sebutan PKB versi Alwi-- juga akan memenangkan Pemilihan Umum 2004 mendatang [baca: PKB Diyakini Sukses dalam Pemilu 2004].
Pernyataan Gus Dur membuktikan bahwa konflik dua PKB masih terus berlanjut. Meski masing-masing versi telah menggelar muktamar luar biasa buat mencari eksistensi kepengurusan yang dinilai paling sah. Pengadilan sepertinya harus dijadikan jalan terakhir kalau mereka bersikukuh untuk tidak berislah atau rekonsiliasi [baca: Yusril: Keabsahan Kepengurusan PKB Ditentukan Pengadilan]. Sebab, sejauh ini belum ada lembaga resmi yang memutuskan PKB kubu mana yang sah.(DEN/Syaiful Halim dan Prihandoyo)