Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat optimalisasi dan pemanfaatan aset TNI. Jokowi ingin semua aset TNI diinventarisasi ulang.
Inventarisasi ini untuk mengetahui aset-aset yang bisa dimaksimalkan fungsinya.
Advertisement
Jokowi menjelaskan, saat ini, 21 persen aset negara dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. Aset yang dimaksud, termasuk milik TNI. Namun, aset tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama yang tidak digunakan secara langsung. Misalnya, markas besar.
"Aset-aset ini seperti juga aset BUMN, sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaatkan bukan hanya untuk TNI tetapi juga untuk umum. Namun saya juga ingin mengingatkan, sebelum membahas masalah optimalisasai pemanfaatan aset TNI, perlu dilakukan pendataan ulang mengenai aset-aset tersebut," jelas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Pendataan ulang sangat berguna untuk memetakan seluruh aset TNI, sehingga diketahui mana saja yang tidak sesuai dengan tupoksi. Misalnya saja digunakan pihak ketiga, tidak dimanfaatkan, sengketa, atau aset TNI yang didirikan di atas lahan milik orang lain. Belum lagi aset TNI yang belum tersertifikasi.
"Ini juga cukup lumayan banyak. Ini perlu segera didata ulang, diperjelas status hukumnya, kepemilikannya dari aset-aset tersebut serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku," lanjut Jokowi.
Pendataan ini juga berfungsi untuk memudahkan dalam membuat perencanaan, sehingga lebih jelas dan tepat.
"Tapi saya menekankan agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI ini harus betul-betul berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan manfaat untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan negara yang lebih besar," ujar Jokowi.
Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan diminta untuk berkoordinasi guna menyelesaikan masalah ini. Jangan lupa berkoordinasi dengan kementerian lain agar masalah cepat selesai. Jokowi juga ingin ada perbaikan manajemen aset sehingga lebih transparan dan akuntabel.
"Saya juga berharap dengan langkah-langkah perbaikan manajemen aset-aset TNI tersebut, pemanfaatan aset TNI bisa mencapai tujuan yang kita inginkan," Jokowi memungkas.
