Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menyiapkan sistem e-budgeting terpadu yang akan diterapkan di seluruh Indonesia. Bila sistem yang dibuat sudah baik, seluruh sistem e-budgeting yang diterapkan di setiap kementerian dan daerah tidak lagi digunakan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan saat ini penggunaan sistem masih berjalan di setiap kementerian dan daerah. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang melihat dan menyeleksi sistem mana yang sudah baik.
Advertisement
Sejauh ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling cocok untuk menjalankan sistem itu. Sebab, Presiden Jokowi yang meminta Kemenkeu menjalankan dan menyempurnakan sistem e-budgeting.
"Kalau itu dinilai bagus, maka minta maaf secara terhormat aplikasi e-budgeting di kementerian daerah lain di-drop saja. Nanti dengan BPKP, dengan BPK, ada masalah lagi," ujar Rudi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Setiap kementerian lembaga harus rela anggaran atau program yang diajukan dan bukan prioritas tidak dijalankan dulu. Dengan sistem itu, program yang berjalan akan mendekati kebutuhan prioritas pemerintah.
"Jadi bagi saya e-goverment itu bukan teknologi, tetapi e-goverment itu bisnis perbaikan dari bisnis proses. The owner is pemerintah. Meningkatkan itu dengan memanfaatkan teknologi, bagaimana system security, bagaimana cari aplikasi yang mendekati kebutuhan kita semua dari kementerian," jelas Rudi.
