Liputan6.com, Jerussalem: Menteri-menteri Uni Eropa mengusulkan agar Jerussalem dijadikan sebagai Ibu Kota untuk Palestina maupun Israel sebagai bagian dari proses negosiasi perdamaian. Palestina menyambut baik usulan ini, namun Israel menyatakan "Ini bukanlah hal yang baru". Status Jerussalem merupakan salah satu isu yang sensitif dan kompleks dalam konflik Palestina dan Israel.
Uni Eropa menegaskan mereka tidak mengakui perbatasan sebelum tahun 1967 termasuk tentang kota Jerussalem, kecuali yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun Israel, yang merebut Tepi Barat, saat ini mengklaim kedaulatan seluruh kota Jerussalem dan mengklaim sebagai Ibukota negaranya. Dalam pernyataan resminya, Israel menyesalkan sikap Uni Eropa, dan menilai keputusan tersebut tidak akan memberikan kontribusi apapun dalam memperbaharui negosiasi di meja perundingan.
Sementara itu Rafik Al husseini, Kepala Staf Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan Keputusan tersebut sebagai suatu hal yang memuaskan, dan bahwa Jerussalem seharusnya menjadi Ibukota kedua negara. Pada Senin lalu puluhan orang berdemonstrasi mendukung proposal Uni Eropa yang diketuai oleh Swedia. Klaim kedaulatan Israel terhadap Jerussalem tidak diakui secara Internasional. Orang-orang Palestina berharap untuk mendirikan Ibukota negara mereka kedepan di Jerussalem Timur.
Lebih lanjut Menteri-menteri Uni Eropa meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang provokatif, serta meminta Israel menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Palestina. Pihak Uni Eropa juga menegaskan bahwa tindakan Israel atas pembangunan pemukiman, pagar pembatas yang di bangun diatas tanah pendudukan, penghancuran rumah dan pengusiran warga Palestina adalah pelanggaran hukum Internasional, yang mempersulit proses perdamaian dan mengancam solusi kedua negara tersebut.(AYB)
Uni Eropa menegaskan mereka tidak mengakui perbatasan sebelum tahun 1967 termasuk tentang kota Jerussalem, kecuali yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun Israel, yang merebut Tepi Barat, saat ini mengklaim kedaulatan seluruh kota Jerussalem dan mengklaim sebagai Ibukota negaranya. Dalam pernyataan resminya, Israel menyesalkan sikap Uni Eropa, dan menilai keputusan tersebut tidak akan memberikan kontribusi apapun dalam memperbaharui negosiasi di meja perundingan.
Sementara itu Rafik Al husseini, Kepala Staf Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan Keputusan tersebut sebagai suatu hal yang memuaskan, dan bahwa Jerussalem seharusnya menjadi Ibukota kedua negara. Pada Senin lalu puluhan orang berdemonstrasi mendukung proposal Uni Eropa yang diketuai oleh Swedia. Klaim kedaulatan Israel terhadap Jerussalem tidak diakui secara Internasional. Orang-orang Palestina berharap untuk mendirikan Ibukota negara mereka kedepan di Jerussalem Timur.
Lebih lanjut Menteri-menteri Uni Eropa meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang provokatif, serta meminta Israel menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Palestina. Pihak Uni Eropa juga menegaskan bahwa tindakan Israel atas pembangunan pemukiman, pagar pembatas yang di bangun diatas tanah pendudukan, penghancuran rumah dan pengusiran warga Palestina adalah pelanggaran hukum Internasional, yang mempersulit proses perdamaian dan mengancam solusi kedua negara tersebut.(AYB)