Muhaimin Sebut Jokowi di Forum Politik se-Asia

Namun, menurut Muhaimin, seiring perkembangan demokrasi yang semakin menguat, malah menimbulkan sisi negatif.

oleh Hanz Jimenez SalimDiterbitkan 23 April 2016, 16:46 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberi keterangan pers usai penandantanganan MoU di Gedung DPP PKB, Jakarta, Kamis (7/1). Kerjasama tersebut pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi antar BUP dan PKB. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambut baik perkembangan demokrasi di Tanah Air. Terutama pasca-Orde Baru runtuh.

Muhaimin menyampaikan hal itu di depan sejumlah delegasi partai politik se-Asia atau International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016‎ di gedung DPR-MPR, Jakarta.

Menurut Muhaimin, pada era reformasi sampai saat ini partai politik berperan penting sebagai corong dan sarana aspirasi masyarakat. Bahkan, Presiden Joko Widodo memenangkan Pemilihan Presiden 2014 lalu, melalui dukungan PDIP.

"Di situ era baru dan pada akhirnya parpol bisa merekrut pemimpin. Misalnya, Jokowi bisa jadi Presiden. Sisi positif lain hadirnya sistem keterbukaan dan partisipasi jadi kematangan," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, Sabtu (23/4/2016).

Baca Juga

  • Komite III Bakal Konfirmasi Wacana Pembubaran DPD ke Muhaimin
  • Muhaimin PKB: Tak Berfungsi, DPD Dibubarkan atau...
  • Ketua Umum PKB Muhaimin Kutuk Tragedi Aksi Teror di Paris


Namun, menurut Muhaimin, seiring perkembangan demokrasi yang semakin menguat, malah menimbulkan sisi negatif. Di antaranya, persaingan tokoh dari parpol mencari popularitas kian terbuka.

Bahkan tak jarang, kata dia, guna mendekatkan diri dengan masyarakat dan mencari popularitas, para tokoh kerap menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Seperti dengan politik uang.

"Persaingan terbuka yaitu popularitas yang lahirkan kebebasan untuk melakukan apapun. Politik uang, jadi yang tumbuh persaingan bebas seperti ini," ucap dia.

Menurut Muhaimin, hal-hal semacam ini bisa diatasi dengan memperkuat sistem perundang-undangan. Terutama terkait partai politik.

"Sisi yang negatif ini bisa diatasi dengan pematangan sistem perundang-undangan yang tegas," tandas Muhaimin.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya