Kabinet Bidang Polhukam Didominasi Nonpartai

Kementerian bidang polhukam banyak diisi kalangan nonpartai kecuali Departemen Hukum dan HAM serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

oleh Liputan6 diperbarui 21 Okt 2009, 17:39 WIB
Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah pekerjaan rumah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di bidang keamanan dan hukum telah menumpuk. Rakyat menunggu wajah penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi dan penegakan harga diri bangsa di dunia internasional akan lebih baik dibandingkan pemerintahan SBY periode pertama.

Tugas ini bukan hanya tanggung jawab Presiden Yudhoyono tapi juga para menterinya terutama yang duduk di jajaran polhukam. Dikoordinasi Marsekal TNI purnawirawan Djoko Suyanto, kursi menteri hukum dan hak asasi manusia akan diduduki politisi dari Partai Amanat Nasional, Patrialis Akbar.

Yang mengejutkan posisi menteri pertahanan yang diprediksi dijabat oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Sedangkan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara diprediksi dijabat politisi Partai Demokrat EE Mangindaan. Dari nama-nama tersebut hanya Patrialis Akbar dan Mangindaan yang berasal dari partai.(JUM/YUS)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya