Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat kerja dengan kepala daerah hasil pilkada serentak di Istana Negara. Dalam rapat tersebut, Jusuf Kalla menyindir para kepala daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk hal-hal yang tidak menyejahterakan rakyat.
"Saya ke kabupaten di kepulauan, masuk ruang tamu wali kota, furnitur buatan Italia, mobil mewah, apa yang mau dicapai?" kata pria yang kerap disapa JK itu di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).
Baca Juga
- KPK Temui Rano Karno Awasi APBD Banten
- KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin dan Istri Tersangka Suap APBD
- JK: Umumkan Reshuffle Kabinet Tinggal Tunggu Hari Baik
Advertisement
JK menegaskan, APBD telah meningkat hingga dua kali lipat. Namun, peningkatan itu tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak positif bagi rakyat.
"Artinya banyak APBD dilakukan tidak mendorong pembangunan. Lebih banyak operasional daripada pembangunan," ujar dia.
Mantan Ketua Umum Golkar itu juga meminta para kepala daerah berhati-hati menggunakan APBD. Sebab, sudah ada banyak contoh kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.
"Selama 10 tahun, 9 menteri masuk penjara, 19 gubernur, 200 bupati, 25 anggota DPR masuk KPK. Jangan masuk dalam angka seperti itu," JK menandaskan.