Liputan6.com, Jakarta: Langkah pemerintah menyelamatkan Bank Century menuai kritik pedas. Padahal, banyak pihak menilai bank ini semestinya ditutup saja karena rasio kecukupan modalnya di bawah standar. Belum lagi rekam jejak yang bobrok setelah keluar masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Lantaran itulah, pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun lebih dianggap tak masuk akal.
Kasus ini pun akhirnya menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggota Komisi XI DPR Natsir Mansyur bahkan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menonaktifkan Sri Mulyani lantaran diduga mengetahui manipulasi pengucuran dana tersebut. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak pernah diberi laporan soal Bank Century oleh Menkeu [baca: Kalla: Menkeu Tak Melapor soal Bank Century].
Namun, Sri Mulyani menampik semua tudingan itu. Menurut dia, langkah penyelamatan Bank Century sudah ditempuh sesuai dengan prosedur yang ada. Karena itu dia mempersilakan dilakukan audit investigasi untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan dalam pengucuran dana talangan tersebut [baca: Menkeu: Bank Century Harus Diselamatkan].
Argumen Sri agaknya senada dengan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan Halim Alamsyah, Direktur Penelitian dan Pengaturan BI, Bank Century diselamatkan karena terkena imbas krisis keuangan global sejak 2008. Selain itu, pada saat bersamaan, di dalam negeri terjadi pengetatan likuiditas yang luar biasa. "Bank-bank tidak mau mengucurkan likuiditas ke bank lain," jelas Halim dalam tayangan dialog Barometer SCTV, Rabu (9/9) malam.
Tapi, alasan itu sangat lemah bagi Drajad H. Wibowo, anggota Komisi Keuangan DPR. Menurut dia, persoalan Bank Century sudah terjadi lama dan bank ini mengalami kesulitan bukan karena dihantam krisis, namun lebih karena masalah di internal bank itu sendiri. "Sebaliknya, penyelamatan ini akan semakin mengukuhkan keyakinan para bankir nakal bahwa mereka boleh main-main dengan bank," ucap Drajad.
Analis dan praktisi perbankan Mirza Aditya Swara punya penilaian lain. Baginya kondisi krisis pada kuartal IV 2008 sampai kuartal I 2009 harus dilihat dengan cara pandang berbeda. "Ketika itu semua sektor keuangan dalam siaga satu, dan kalau Bank Century ditutup bisa menimbulkan kepanikan di pasar," ujar dia, menguraikan.
Lantas, benarkah dalam kebijakan penyehatan Bank Century ditemukan adanya unsur kepentingan politik dan pelanggaran hukum? Apakah BI dan Menkeu layak dipersalahkan? Bagaimana pula seharusnya BI bersikap terhadap bank yang tidak sehat: melikuidasi atau menyehatkan? Jawabannya bisa disimak dalam video dialog Barometer SCTV edisi 9 September 2009. Selamat menyaksikan.(ADO/ANS)
Kasus ini pun akhirnya menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggota Komisi XI DPR Natsir Mansyur bahkan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menonaktifkan Sri Mulyani lantaran diduga mengetahui manipulasi pengucuran dana tersebut. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak pernah diberi laporan soal Bank Century oleh Menkeu [baca: Kalla: Menkeu Tak Melapor soal Bank Century].
Namun, Sri Mulyani menampik semua tudingan itu. Menurut dia, langkah penyelamatan Bank Century sudah ditempuh sesuai dengan prosedur yang ada. Karena itu dia mempersilakan dilakukan audit investigasi untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan dalam pengucuran dana talangan tersebut [baca: Menkeu: Bank Century Harus Diselamatkan].
Argumen Sri agaknya senada dengan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan Halim Alamsyah, Direktur Penelitian dan Pengaturan BI, Bank Century diselamatkan karena terkena imbas krisis keuangan global sejak 2008. Selain itu, pada saat bersamaan, di dalam negeri terjadi pengetatan likuiditas yang luar biasa. "Bank-bank tidak mau mengucurkan likuiditas ke bank lain," jelas Halim dalam tayangan dialog Barometer SCTV, Rabu (9/9) malam.
Tapi, alasan itu sangat lemah bagi Drajad H. Wibowo, anggota Komisi Keuangan DPR. Menurut dia, persoalan Bank Century sudah terjadi lama dan bank ini mengalami kesulitan bukan karena dihantam krisis, namun lebih karena masalah di internal bank itu sendiri. "Sebaliknya, penyelamatan ini akan semakin mengukuhkan keyakinan para bankir nakal bahwa mereka boleh main-main dengan bank," ucap Drajad.
Analis dan praktisi perbankan Mirza Aditya Swara punya penilaian lain. Baginya kondisi krisis pada kuartal IV 2008 sampai kuartal I 2009 harus dilihat dengan cara pandang berbeda. "Ketika itu semua sektor keuangan dalam siaga satu, dan kalau Bank Century ditutup bisa menimbulkan kepanikan di pasar," ujar dia, menguraikan.
Lantas, benarkah dalam kebijakan penyehatan Bank Century ditemukan adanya unsur kepentingan politik dan pelanggaran hukum? Apakah BI dan Menkeu layak dipersalahkan? Bagaimana pula seharusnya BI bersikap terhadap bank yang tidak sehat: melikuidasi atau menyehatkan? Jawabannya bisa disimak dalam video dialog Barometer SCTV edisi 9 September 2009. Selamat menyaksikan.(ADO/ANS)