Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK hadir di penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Dalam kesempatan itu, pria yang pernah menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, sempat mengungkapkan kerinduannya.
"Sebenarnya, tadi saya juga ingin memakai pakaian kuning. Tapi saya cari tidak ada di rumah. Karena itu saya agak mencari warna-warna yang hampir mendekati. Ini untuk mengingat, kita semua 10 tahun yang lalu untuk membicarakan kemajuan bangsa," ujar JK di JCC Senayan, Jakarta, Senin 25 Januari 2016.
Dia pun memuji langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical yang diputuskan dalam Rapimnas. Di mana mendukung pemerintah, untuk membangun bersama-sama.
Dia pun mengapresiasi tekad para kader Golkar untuk memajukan partainya ke depan demi menjadi besar kembali. Dia pun berjanji akan mengajak Agung Laksono cs untuk segera bersatu.
"Kepada saudara Agung, saya akan meminta hal yang sama untuk memberi dan menerima (hasil Rapimnas) untuk kebesaran Golkar bersama. Bagi saya dan teman senior, masalahnya bukan lagi kekuasaan, tapi kebesaran kita," kata JK.
Baca Juga
Advertisement
Di sisi lain, dia juga mengungkapkan sebelum JK bertolak ke Rapimnas, ada yang menanyakan soal keabsahan acara tersebut dan jika Munaslub diselenggarakan.
JK pun dengan tegas menyampaikan bahwa Munaslub tersebut sah dan akan menugaskan Menkumham, Yasonna H. Laoly untuk menerbitkan surat khusus.
"Sebelum ke sini saya menelepon Pak Laoly. Saya tanya apabila kita mendukung Munaslub sah apa tidak? Jawabnya sah."
"Beliau akan mengeluarkan surat khusus sebelum Mahkamah Agung untuk mensahkan itu. Mensahkan sementara," kata JK sambil disambut tawa oleh Menteri Laoly.
Munas Sebelum Pilkada
JK mengatakan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar tidak terikat pada waktu tertentu. Pada intinya, harus dilaksanakan sebelum pilkada Juli mendatang.
"Itu kan fleksibel. Tidak masalah, mau waktu itu fleksibel sekali. Yang paling penting sebelum dimulainya proses pilkada," kata JK.
Untuk urusan bursa ketua umum, JK tidak memiliki jagoan, karena tidak punya hak pilih. Namun, ia meminta calon ketua berikutnya harus memiliki program yang baik bagi masa depan partai.
"Bukan soal umur tapi kemampuan dan diterima. AD/ART mengatakan harus minimum 5 tahun jadi pengurus partai, kemudian diterima oleh Munas, itu saja. Juga harus punya program yang baik," kata JK.
