Liputan6.com, Jakarta - Ekspor produk mutiara Indonesia selama ini bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Keluar (BK). Akan tetapi, keuntungan tersebut justru disalahgunakan perusahaan-perusahaan asing yang bermain dalam bisnis ilegal mutiara.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta Kementerian Keuangan memungut PPN dari segala aktivitas ekspor mutiara dari Indonesia ke luar negeri. Sebaliknya untuk produksi dan penjualan mutiara di pasar domestik seharusnya dibebaskan dari pungutan pajak.
"Ekspor mutiara harus dikasih PPN, karena itu bukan barang kebutuhan, juga bukan industri padat karya. Mutiara barang eksklusif, luxury goods. Sedangkan yang lokal diberi insentif tidak dikenakan PPN, supaya masyarakat tidak beli mutiara dari luar," tegas Susi di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Baca Juga
- Ekspor Ilegal Bikin Perdagangan Mutiara RI Kalah dari Hong Kong
- Menteri Susi Gemas Banyak Pengusaha Asing Curi Mutiara RI
- 2 Instansi Gagalkan Penyelundupan Mutiara Senilai Rp 45 Miliar
Advertisement
Menanggapi permintaan Susi, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan jawaban diplomatis. Menurutnya, pemerintah sangat mementingkan kegiatan ekspor dilakukan secara benar, karena ekspor ilegal akan merugikan negara.
Terutama, kata Bambang, kehilangan penerimaan dari sisi pajak, seperti PPh Badan dan PPh Orang Pribadi sehingga pemerintah mendorong produsen maupun eksportir beroperasi dengan sah atau legal.
"Tidak kena (pajak ekspor) tidak apa. Yang penting diakui itu benar-benar produk Indonesia. Pemiliknya terserah, yang penting beroperasi secara legal. Itu yang penting untuk ekonomi kita dibanding cuma sekadar ngomong insentif atau disentif," tandas Bambang. (Fik/Ndw)