Liputan6.com, Jakarta - Keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sektor pendidikan di Indonesia tak perlu diragukan lagi. Selama delapan tahun memimpin Indonesia, pemerintahan era Jokowi tercatat telah menggelontorkan anggaran pendidikan yang besar.
Akademisi Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM) Seia Piantara menuturkan, besarnya realisasi anggaran ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi terhadap dunia pendidikan. Besaran anggaran pendidikan bahkan terus bertambah setiap tahunnya.
Advertisement
Untuk tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut diyakini dapat mendorong pemerataan dan peningkatan sektor pendidikan hingga ke pelosok daerah.
“Sudah bagus dengan adanya anggaran (pendidikan) era Pak Jokowi ini. Meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah-daerah,” ujar Seia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (2/1/2023).
Lebih lanjut, Seia melihat bahwa ada komitmen dari Jokowi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Menurutnya Jokowi terus mendorong agar kualitas pendidikan di tiap daerah bisa merata.
Langkah Jokowi ini membuat Seia optimistis dengan masa depan Indonesia. Sebab sektor pendidikan akan menjadi penentu bagi kemajuan sebuah bangsa.
“Kita melihat ada upaya pemerintah (Jokowi) melakukan pemerataan kualitas pendidikan yang baik antara satu kota dengan kota lainnya,” kata Seia.
Hal yang sama juga disampaikan akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Uki Masduki. Dia mengakui keberpihakan Jokowi pada pendidikan terlihat dari program beasiswa yang sangat berlimpah.
“Program KIP itu langkah baik perlu kita apresiasi. Banyak masyarakat yang terbantu. Di desa-desa banyak masyarakat terbantu karena program KIP itu. Insya allah pendidikan layak adalah pintu menuju SDM unggul,” ucap Uki.
Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp608,3 Triliun
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8/2023).
Dia merinci, sebesar Rp233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.
“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.
Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.
Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.
Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.
Advertisement
