Liputan6.com, Jakarta - Keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi terus disorot. Lembaga antirasuah itu dinilai tetap diperlukan kendati terkesan tebang pilih dalam memberangus kejahatan kerah putih.
"Penindakan di KPK masih sangat perlu. Ini sangat penting. Meskipun masih terkesan tebang pilih dan masih terkesan ada unsur politiknya," ujar peneliti senior dan ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bvitri Susanti dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Akademisi dan pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin meminta KPK lebih garang memberantas korupsi. Masyarakat saat ini menantikan tindakan lembaga antirasuah untuk menangkap para koruptor kelas kakap.
Baca Juga
Advertisement
"KPK perlu menangkap bukan hanya sekadar kakap. Perlu yang lebih besar lagi untuk membuktikan kemampuannya," ujar Umar.
Guru Besar Hukum Universitas Indonesia dan praktisi hukum Maqdir Ismail menilai unsur tebang pilih dalam penindakan hukum banyak terjadi. Bahkan itu terkesan seperti adegan dalam sinetron.
"Kalau unsur tebang pilih itu banyak. Ini kan penindakan terkesan dijadikan sinetron. Lihat saja salah satu contoh, menangkap ketua parpol muda, kenapa enggak berani tua," kata Maqdir.
