Liputan6.com, Jakarta - Politikus senior Golkar Ginandjar Kartasasmita menegaskan, pihaknya akan mencari tahu identitas politikus pencatut nama Presiden untuk urusan saham Freeport. Ia menduga, oknum ini bisa berasal dari kalangan DPR atau ketua umum partai politik.
"Bisa jadi tokoh politik, mungkin di DPR yang bisa dorong untuk menyetujui. Kalau tidak disetujui, ia akan mempersulit prosesnya. Kalau dia di luar, mungkin pemimpin partai. Ini masalah moral," ujar Ginandjar di Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Soeharto itu juga mengakui, hal ini adalah wujud bobroknya sistem politik di Indonesia. Meski demikian, ia tak mau publik kehilangan rasa percaya pada para politikusnya.
Dia mengaku maklum bila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak berani mengungkapkan ke publik nama pencatut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau menteri sebut nama, beliau bisa dituntut kembali, ditanya mana buktinya. Saya juga, jujur saja, menghargai Pak Sudirman Said mengatakan hal itu," kata Ginandjar.
Bahkan menurut Ginandjar, langkah yang dilakukan Sudirman, bukan untuk membuat gaduh negara. Justru sebaliknya, langkah ini dinilai tepat karena menyadarkan negara bahwa ada oknum yang sok berkuasa dan berani untuk mencatut nama presiden dan wakil presiden.
"Itu bagus sekali, mengungkapkan bahwa ada upaya untuk mempermainkan masalah yang sangat prinsip ini. Buat saya ini menyedihkan," papar mantan Ketua DPD RI ini.
Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya mengungkapkan, ada politikus yang dinilai sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kaitan dengan perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Selain menjual nama 2 pimpinan tertinggi di negara ini, Sudirman juga menyatakan, politisi tersebut juga meminta proyek pembangkit listrik di Timika dan meminta bagian saham Freeport. (Dms/Mvi)