Wakil Ketua MPR Oso Dukung Pemekaran Papua Barat Daya

Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Papua Barat Daya.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 12 Nov 2015, 13:28 WIB
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dan delegasi masyarakat Papua

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menerima delegasi masyarakat Papua di ruang kerjanya. Pada pertemuan itu masyarakat Papua meminta dukungan pemekaran wilayah Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat.

"Mereka (delegasi masyarakat Papua) datang menyampaikan aspirasinya. Wilayah Papua memang sangat besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya memang perlu ada pemekaran, tapi ini sedang dipelajari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Oesman di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Pria yang akrab dipanggil Oso itu menegaskan, bahwa dia sependapat dengan permintaan masyarakat Papua yang ingin memekarkan diri menjadi Provinsi Papua Barat Daya.

"Saya sependapat bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat ini memang pantas dilakukan begitu juga daerah-daerah lainnya," ujar dia.

Akan tetapi, dia menyarankan, dengan luas wilayah Papua yang begitu luas dibutuhkan banyak penduduk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

"Kalau dimekarkan tidak ada orangnya (penduduknya) juga percuma, jadi mereka (masyarakat Papua) harus membuka diri terhadap transmigrasi-transmigrasi yang di daerah padat untuk hijrah ke daerah yang longgar ini (Papua Barat Daya)," tutur dia.

Masyarakat Papua, kata Oesman mengaku siap menerima para transmigran dari daerah lain. "Ini yang harus dibuktikan nantinya. Jangan hanya berharap pemekaran kemudian nanti mempersulit pemerintahan itu sendiri," ujar Oso.

Dia mengatakan, selama ini masih terdapat banyak daerah pemekaran yang terlambat dalam pembangunan ekonominya, bahkan masih mempunyai ketergantungan dengan provinsi induknya.

"Jadi kalau mereka memekarkan niatnya untuk memperjuangkan pertumbuhan ekonomi lantas kemudian meningkatkan kehidupan masyarakat, tentu seluruh bangsa Indonesia mendukung. Tapi jangan nanti justru sebaliknya membebani negara dengan biaya-biaya pemekaran itu," kata Oso. (Nil/Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya