Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan Pansus Pelindo II diharapkan tak hanya membenahi pengelolaan BUMN agar lebih maksimal. Namun juga dapat menjalankan tugasnya sebagai alat negara untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
"Kehadiran Pansus Pelindo II merupakan momentum memperkuat kedaulatan ekonomi nasional," ujar pengamat dari Studi Kebijakan Publik Yogyakarta, Tengku Wahyudi, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Menurut dia, pelabuhan harus dilihat sebagai pintu gerbang perekonomian nasional. Pelabuhan juga menjadi benteng kedaulatan ekonomi terhadap berbagai kejahatan ekonomi seperti penyelundupan.
"Pengelolaan JICT (Jakarta International Container Terminal) secara sengaja kepada asing dengan sewa yang murah dan tanpa tender, menunjukkan RJ Lino telah menggadaikan kedaulatan ekonomi kepada asing," ucap Tengku.
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, bahwa setelah 15 tahun JICT diserahkan kepada asing, maka sudah waktunya seluruh pengelolaan JICT dikendalikan putra-putri bangsa. Hal ini juga sejalan dengan konsepsi Trisakti Presiden Jokowi.
Atas dasar hal itu, maka Menteri BUMN yang diduga menjadi pendukung kuat di balik keputusan RJ Lino, harus dimintai keterangan oleh Pansus Pelindo.
"Persetujuan Rini nyata-nyata melanggar UU Pelabuhan dan Rini tidak bisa mengabaikan Menteri Perhubungan hanya karena posisinya yang merasa dekat dengan Jokowi," pungkas Tengku. (Ron/Ali)
