Jokowi Segera Sambangi Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung

Jadwal kedatangan Jokowi sesuai hasil rapat terbatas di kantor Presiden.

oleh Reza Efendi diperbarui 23 Sep 2015, 19:49 WIB
Sebuah desa kosong yang ditinggalkan warganya di Beras Tepu Desa, Karo, Sumatera Utara, 21 Juni 2015. Lebih dari 10.000 orang dari 12 desa di sekitar lereng Gunung Sinabung, meninggalkan rumah mereka dan pindah ke kamp-kamp pengungsi. (REUTERS/Beawiharta)

Liputan6.com, Medan - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, rombongan Presiden Joko Widodo terjadwal mengunjungi sejumlah titik pengungsian dan kawasan rumah relokasi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis besok.

Jadwal kedatangan rombongan Jokowi sesuai hasil rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 21 September 2015, yang membahas sejumlah persoalan dalam upaya penanganan korban erupsi Gunung Sinabung.

Dalam rapat terbatas tersebut, imbuh Erry, Jokowi menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menuntaskan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung paling lama Desember 2015.

"Bapak Presiden juga berharap korban erupsi Gunung Sinabung segera mendapatkan hunian tetap dalam waktu dekat," ucap Erry kepada wartawan di Medan, Rabu (23/9/2015).

Sebagai payung hukum menguatkan instruksi tersebut, Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung menjelaskan, melalui Perpres tersebut Bapak Presiden Jokowi telah menunjuk Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung untuk mengkoordinasikan penanganan di lapangan, agar persoalan relokasi dan sebagainya bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat," papar Erry.

Relokasi Warga Sinabung

Pemprov Sumut, imbuh Erry, telah melaporkan sejumlah persoalan dalam upaya penanggulangan korban erupsi Gunung Sinabung yang dapat tuntas dengan melibatkan pemerintah pusat. Erupsi Gunung Sinabung memaksa tindakan relokasi warga di radius 3 sampai 5 kilometer.

"Ada sedikitnya 10 desa yang berada di radius 3 sampai 5 kilometer. Semua harus direlokasi ke lokasi yang aman. Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, apalagi dengan menyiapkan rumah siap huni dan lahan pertanian agar pengungsi dapat melangsungkan hidupnya dengan layak," sebut Erry.

Pembangunan rumah relokasi hunian tetap dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah relokasi 3 desa dengan jumlah 370 Kepala Keluarga (KK). Presiden Jokowi dan rombongan akan meninjau pembangunan rumah relokasi yang telah rampung ini.

Tahap kedua, pembangunan rumah relokasi hunian tetap bagi 1.683 KK dari 4 desa. Khusus untuk tahap dua ini, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi mempertanyakan ketersediaan lahan, mengingat lahan yang dibutuhkan tidak hanya untuk rumah relokasi, tetapi juga tanah pertanian bagi korban erupsi Gunung Sinabung di lokasi yang baru.

"Saya melaporkan, tiap kepala keluarga (KK) direncanakan mendapat lahan pertanian masing-masing setengah hektar. Jadi kalau jumlah pengungsi yang direlokasi tahap pertama sebanyak 370 KK, artinya lahan pertanian 185 hektare. Sedang penyiapan lahan pertanian untuk relokasi tahap kedua tentu membutuhkan lokasi lebih luas lagi karena untuk 1.683 KK dari 4 desa," papar Erry.

Kemudian relokasi tahap ketiga berasal dari masyarakat 10 desa dengan jumlah 2.615 KK atau 9.538 jiwa. Pengungsi tersebut juga termasuk dalam radius 3 sampai 5 kilometer yang terpaksa direlokasi.

"Pemerintah provinsi berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus untuk penyiapan lahan ini, mengingat lahan yang dibutuhkan untuk pengungsi sangat luas," harap Erry.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung, membenarkan jika dirinya telah mendapat perintah langsung dari Presiden untuk melanjutkan kegiatan relokasi korban  bencana Sinabung.

"Kodam 1 Bukit Barisan telah menyelesaikan pembangunan 370 rumah sesuai dengan target waktunya. Selanjutnya akan dilakukan relokasi tahap 2 dan tahap berikutnya. Pada prinsipnya, Kodam 1 Bukit Barisan dan juga jajarannya akan melanjutkan relokasi itu bersama Pemprov Sumut dan Bupati Karo," tegas Lodewyk. (Ans/Sun)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya