Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 269 daerah pada akhir 2015 bersiap menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Namun, perdebatan demi perdebatan tentang Pilkada itu tidak ada henti-hentinya. Mulai dari revisi undang-undangnya hingga konflik internal parpol peserta Pilkada.
Politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto mengatakan, pilkada serentak bukan hal yang mudah untuk diselenggarakan. Perlu kebersamaan yang kokoh antara eksekutif dan legislatif, demi menyukseskan Pilkada serentak.
"Indonesia masih dalam tahapan pendewasaan pada pelaksanaan demokrasi. Kesiapan KPU serta kesiapan daerah sangat dibutuhkan, demi terlaksananya pemilihan yang kredibel," ujar Bambang melalui pesan tertulisnya, Kamis (4/6/2015).
Bambang menegaskan, sikap kenegarawananlah yang sekarang dibutuhkan demi suksesnya Pilkada serentak pertama di Indonesia ini.
"Semua pihak harus proaktif serta jangan mempertajam konflik yang tidak berkesudahan. Kalau tidak, keutuhan NKRI taruhannya," jelas dia.
Bambang juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit KPU agar terjadi transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan mahal.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyatakan, 269 daerah yang menjadi peserta Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Advertisement
Kepastian 269 daerah itu diperoleh usai Kabupaten Sumba Barat dan Nusa Tenggara Timur menandatangani NPHD. (Mvi/Sun)
