Liputan6.com, Jakarta - Sampai saat ini nasib dualisme kepemimpinan Partai Golkar belum juga menemui titik terang. Jalur islah belum juga terwujud. Bila hal ini tidak kunjung selesai, keikutsertaan Golkar dalam Pilkada serentak dipertaruhkan.
Anggota Komisi II DPR Adian Napitulupu mengatakan, kondisi ini memang tidak bisa mengintervensi partai lain. Hanya saja, dia tidak setuju kalau permasalahan ini malah dibawa ke perubahan undang-undang, seperti UU Pilkada dan UU Parpol.
"Mereka yang memilih berkonflik dibanding ikut Pilkada," kata Adian saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Politisi PDIP itu menuturkan, bersama partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tidak setuju kalau undang-undang Pilkada harus direvisi karena konflik. Sebab, pemilu tidak hanya milik segelintir orang atau partai.
"Kami jelas tidak setuju. Kami dibayar bukan untuk melayani keinginan segelintir kepentingan Golkar saja, tapi untuk kepentingan rakyat," imbuh dia.
Adian tidak memungkiri, tidak ikutnya Golkar dalam Pilkada dapat menguntungkan partai lain. Namun, caranya bukan dengan mengubah undang-undang untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Di belakang memang kita diuntungkan, tapi kalau harus mengubah undang-undang jelas kami tersinggung," pungkas Adian Napitupulu.
Selain Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga masih mengalami konflik internal. Upaya islah pun sudah dilakukan, namun belum juga menyatukan partai ini. Kini kisruh internal PPP masih dalam sengketa di peradilan. (Mvi/Rmn)
Advertisement
