Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta KPU ikut berperan dalam pemberantasan korupsi yang diprediksi akan marak menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015. Sebab, KPU memiliki data dan track record para calon kepala daerah (KDH) sampai para anggota legislatif hingga presiden.
Menurut Desmond, KPU bisa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya dalam mengungkap korupsi.
"KPU bisa berperan memberantas korupsi dengan berkoordinasi dengan untuk terus mengawasi kekayaan calon KDH bahkan legislatif sampai presiden," kata Desmond saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Secara sistem, politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, KPU bisa saja ikut berperan memberantas korupsi di tingkat lokal maupun nasional. Namun, agar hal itu berjalan dengan baik maka KPU harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"Berkoordinasi ini penting dalam rangka menekan money politics dan pendapatan negara meningkat," jelas dia.
Dia mengakui, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPU tidak dalam ikut memberantas korupsi. Melainkan, KPU sesuai peraturan perundang-undangan adalah sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
"KPU kan wilayahnya tidak ada relevansinya dalam tupoksinya berantas korupsi. Tapi data ini yang dimiliki KPU bisa dikoordinasikan," tegasnya.
Desmond pun tidak memungkiri bahwa persoalan saat ini apabila bicara KDH, Anggota Legislatif siapa yang tidak korupsi. Bagi calon kepala daerah incumbent atau petahana yang maju kembali dalam Pilkada akan mengumpulkan dana agar kembali terpilih. Bahkan, Desmond mengungkapkan 2 modus korupsi calon kepala daerah.
"Modal untuk pilkada habis untuk kembalikan modalnya. Bermainnya itu di anggaran (APBD) dan perizinan modal," tandas Desmond. (Mut)
KPU Diminta Ikut Berantas Korupsi Saat Pilkada Serentak
KPU bisa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, KPK maupun penegak hukum lainnya dalam mengungkap korupsi.
diperbarui 26 Mei 2015, 10:42 WIBKomisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2015 di Kantor KPU Pusat.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 Energi & TambangUsai Turun 2 Pekan Beruntun, Harga Minyak Dunia Kembali Melonjak
6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Gempa Magnitudo 6,5 Goyang Garut Tak Berpotensi Tsunami
Klasemen MotoGP 2024: Jorge Martin Asapi Rival usai Balapan Banjir Korban di Jerez
Penumpang Kapal Mendadak Melompat ke Laut di Perairan Pulau Rimau
Seorang Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas di Kamar Kos Tulungagung, Polisi Olah TKP
Gempa M 6,5 Bikin Panik Warga Garut, Terasa di Banten hingga Jateng dan Yogyakarta
Keluarga Brigadir RAT Terima Hasil Visum
Gempa Magnitudo 6,5 Guncang Kabupaten Garut, Terasa di Jakarta
Gempa Garut Magnitudo 6,5 Getarkan Jakarta hingga Bandung, Tak Berpotensi Tsunami
Raja Charles III dari Inggris akan Lanjut Tugas Publik 30 Mei 2024 Usai Rehat Pengobatan Kanker 3 Bulan, Ke Sini Kunjungannya
Sinopsis Film The Operative, Kisah Perempuan Jadi Agen Rahasia
Hasil Liga Inggris Manchester United vs Burnley: Setan Merah Gagal Kalahkan Calon Degradasi
Rudal Hizbullah Serang Konvoi Militer Israel Vs Gempuran Tentara Tel Aviv ke Lebanon, Warga Sipil Tak Berdosa Jadi Korban