PDIP: Jika Kabinet Dirombak, Kami Siapkan Kader Kompeten

PDIP memaklumi permasalahan ekonomi yang menjadi sorotan kekecewaan masyarakat merupakan imbas dari buruknya situasi ekonomi dunia.

oleh Audrey Santoso diperbarui 09 Mei 2015, 16:33 WIB
Suasana rapat di Istana Bogor antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Kabinet Kerja, Jawa Barat, Senin (16/2/2015). Rapat tersebut membahas tiga bulan kinerja Kabinet Kerja Jokowi(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri menyatakan partainya tidak pernah melempar wacana agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak kabinet. Namun, jika benar terjadi, PDIP akan mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki posisi-posisi menteri yang tersingkir.

"Kami enggak pernah mendorong reshuffle. Tetapi kalau pemerintah melakukan, kami pastikan PDIP menyiapkan kader yang mempunyai kompetensi," ujar Rokhmin usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).

Ia mengatakan, PDIP memaklumi permasalahan ekonomi yang menjadi sorotan kekecewaan masyarakat di 6 bulan pertama kepemimpinan Jokowi merupakan imbas dari buruknya situasi ekonomi dunia. Karena itu PDIP tidak mendesak pemerintah merombak komposisi Kabinet Kerja.

"Sekali lagi, PDIP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) tidak pernah bicara masalah reshuffle. Kami sadar betul untuk me-manage (ekonomi) dengan baik butuh stabilitas. Bisa saja ini jebakan pihak lain untuk dorong-dorong (reshuffle)," kata Menteri Kelautan dan Perikananan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Menurut dia, PDIP kerap menganalisa isu-isu yang berkembang di masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM serta kinerja para menteri. Namun hasil analisa tersebut hanya dibeberkan ke Presiden Jokowi, tidak dapat dipublikasikan.

"Kami punya semacam pusat pengkajian semua kasus yang berhubungan dengan publik, seperti di bidang ekonomi, polhukam dan soal menteri.  Sekalipun punya catatan, kami tidak akan sampaikan ke umum. Hanya ke Presiden. Kalau untuk pemerintahan yang sudah 6 bulan, sudah cukup matanglah (untuk dievaluasi)," tutur dia. (Ado/Sss)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya