Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menegaskan tidak ikut dalam pengajuan angket atau hak menyelidiki terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga mengingatkan anggota Fraksi Demokrat untuk patuh dengan instruksi partai. "Kalau ada kader-kader Demokrat yang melenceng, berhadapan dengan saya," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Anggota Komisi III DPR itu berujar, sejauh ini belum ada instruksi, baik dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) atau Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengenai sanksi bagi kader yang menandatangani pengajuan angket.
Meski belum ada sikap resmi partai, Ruhut meyakini kader yang tak patuh pasti mendapat teguran jika berani mendukung pengajuan angket.
"Saya juru bicara Demokrat. Tegas saya katakan tidak ada itu (hak angket)," tandas Ruhut.
Pengajuan angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi partai politik di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.
Selain itu, KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy atau Romi. (Ado/Yus)
Advertisement
