Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah membatalkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi para pengguna jalan tol.
Padahal, dari sumber-sumber pajak baru tersebut, pemerintah mentargetkan mampu mengeruk pendapatan setidaknya Rp 500 miliar untuk mengejar terget perpajakan tahun 2015 sebesar Rp 1.489 triliun.
Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, ada beberapa sektor lain yang menjadi alternatif untuk dapat dilakukan pemungutan pajak.
"Jadi sasarannya adalah transaksi-transaksi yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang atas, rumah mewah, mobil mewah, pembelian tanah dalam luas tertentu, lalu dalam transaksi keuangan," kata Yustinus saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, hal itu dinilai lebih dimungkinkan untuk dikenakan pajak mengingat jika para kalangan atas tersebut dipungut pajak, tidak akan mempengaruhi ekonomi mereka. Selain itu, potensi yang didapatkan juga bisa lebih tinggi jika dibandingkan dengan pungutan pajak pengguna jalan tol.
Tidak hanya itu, hal lain yang bisa menjadi alternatif pemerintah dalam mengejar target perpajakan 2015 sebesar Rp 1.489 triliun yaitu memaksimalkan pajak bagi para pekerja profesi yang memiliki pendapatan cukup tinggi.
"Kedua, profesi-profesi itu kan besar kayak artis, dokter, konsultan, notaris, arsitek itu kan selama ini pengawasannya belum maksimal, kelompok itu bisa menyumbang pajak sampai puluhan triliun," paparnya.
Untuk mendukung hal itu, Dirjen Pajak diminta untuk bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang, mulai dari Pemerintah Daerah, Kepolisian hingga TNI. Hal itu untuk membantu para penagih pajak sehingga dapat mendaptkan pendapatan maksimal dari sektor-sektor tersebut.
Sebelumnya, tiga menteri Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan pungutan PPN jalan tol 10 persen yang rencananya berlaku pada 1 April 2015. Padahal, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan tentang PPN jalan tol.
Ketiga menteri ini antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menkeu Bambang Brodjonegoro usai Rakor jalan tol menegaskan, pemerintah membatalkan pengenaan PPN jalan tol 1 April 2015.
"Belum akan ada pengenaan PPN jalan tol per 1 April 2015," papar dia. (Yas/Ndw)
Pajak Jalan Tol Batal, Pemerintah Kejar Setoran dari Sektor Ini
Pemerintah telah membatalkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi para pengguna jalan tol.
diperbarui 16 Mar 2015, 20:40 WIBBeberapa kendaraan terlihat telah melintasi jalan tol yang rencananya akan diresmikan oleh Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI, Jokowi (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
OPINI: Puasa Intermiten Tidak Membunuh Kita
Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Tembus Rp 2,2 Juta
5 Tugas Asisten Virtual yang Banyak Dicari Perusahaan, Rentang Gaji Rp 450 Ribu per Jam
Yanti Airlangga Hartarto dan Henry Indraguna Bela Anak Selebgram
Hari Buku Nasional Diperingati 17 Mei, Berikut Sejarahnya
Rupiah Dibuka Melempem, Ini Gara-garanya
Lingkup Kerja DJP, Bagian Kementerian Keuangan yang Mengurus Perpajakan
Profil Kevin Sanjaya yang Putuskan Pensiun dari Badminton
Update Banjir dan Longsor Sumbar: 67 Orang Meninggal Dunia, 20 Orang Masih Hilang
Top 3 Tekno: Bocoran Samsung Galaxy M35 hingga Persiapan Merger XL Axiata-Smartfren
Urutan Presiden Presiden Indonesia Beserta Wakilnya dari Masa ke Masa
Viral Bersumpah Sambil Injak Alquran, Pegawai Kemenhub Dicopot