Indonesia Rawan Bencana, DPR Minta Mendagri Perluas BPBD

Menurut Ketua Komisi VIII DPR, ada dua hal yang menyebabkan lambatnya kepala-kepala daerah dalam mendirikan BPBD.

oleh Muhammad Ali diperbarui 20 Jan 2015, 09:35 WIB
Polda Metro saat melakukan simulasi penyelamatan saat banjir, Kampung Pulo, Jakarta, Selasa (13/1/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berkoordinasi dengan Mendagri untuk segera mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini diperlukan mengingat wilayah Indonesia sebagian besar berada pada daerah rawan bencana.

Dengan mendirikan BPBD di seluruh kabupaten/kota, kordinasi penanggulangan bencana diyakini akan semakin baik. "Menurut laporan BNPB, sampai sejauh ini, baru ada 274 kabupaten/kota yang memiliki BPBD. Itupun banyak yang digabungkan dengan dinas-dinas lain. Padahal, teknis operasional penanggulangan bencana berada di bawah kendali kepala daerah," Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkatnya, Selasa (20/1/2015).

Setidaknya, menurut dia, ada 2 hal yang menyebabkan lambatnya kepala-kepala daerah dalam mendirikan BPBD. Pertama, kurangnya political will dari para kepala daerah. Kedua, minimnya anggaran APBD yang dimiliki sehingga dana untuk penanggulangan bencana tidak dapat dialokasikan.

"Untuk kabupaten/kota yang disinyalir rawan bencana, kehadiran BPBD adalah suatu keharusan. Dengan adanya BPBD, korban harta dan jiwa diharapkan dapat berkurang bila suatu waktu bencana datang," imbuh Saleh.

Selain itu, lanjut dia, mendagri dan BNPB diharapkan dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para kepala daerah yang terbukti sigap dan tanggap dalam menanggulangi bencana. Apresiasi dan penghargaan itu diperlukan untuk memotivasi kepala-kepala daerah lain agar berbuat yang sama. Selain itu, penghargaan juga dimaksudkan untuk menyosialisasikan betapa pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

"Setangguh dan sehebat apapun BNPB, diyakini tidak akan mampu menanggulangi bencana secara mandiri. BNPB pasti memerlukan kepala-kepala daerah, dunia usaha, dan bantuan langsung dari masyarakat," tukas Saleh.

Bencana Besar 2015

Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menyebut, dalam 10 tahun terakhir, bencana di Indonesia mengalami peningkatan. Di antara bencana yang mengancam adalah banjir.

"Banjir masih mendominasi jenis bencana di Indonesia, nomor duanya puting beliung," kata Dody dalam di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa 30 Desember 2014 lalu.

Dia juga menyebutkan setiap tahun Indonesia kerap dilanda tiga bencana besar. Bencana itu adalah gempa bumi, erupsi, dan tsunami.

Selain bencana di atas, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan juga masih diperkirakan terjadi. (Ali/Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya