Liputan6.com, Jakarta - Polri mendapat nilai rapor teratas dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut berdasarkan hasil laporan sepanjang tahun 2014 yang dilakukan Komnas HAM.
Menangggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan jika pihaknya belum mendapatkan data jelas seperti yang dituduhkan.
"Yang pertama kita belum dapat itu. Tapi nanti segera kita ketahui seperti apa tentunya pihak Komnas HAM akan menginformasikan. Tapi paling tidak tentunya pastinya ada klasifikasi jenis apa yang dikategorikan pelanggaran HAM," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (8/1/2014).
"Apakah misalnya polisi menembak, memberikan tindakan tegas dengan cara melumpuhkan tersangka itu termasuk pelanggaran HAM? Kita lihat nanti klasifikasinya," sambung dia.
Dari data yang diterima Komnas HAM, pelanggaran terjadi saat proses pemeriksaan oleh pihak Polri. Namun Agus menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Polri dalam proses pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur.
"Yang berhubungan dengan polisi kan mereka kemungkinan yang terlibat hukum kan, jadi tentunya mereka menganggap (pelanggaran HAM). Walaupun itu belum tentu benar perlu dibuktikan polisi melakukan pelanggaran. Kapolri selalu berkomitmen bahwa kita akan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita tidak akan mentoleransi dan tidak mentolerir anggota yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Agus.
Padahal, kata Agus, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Polri. Misalnya terdapat unsur pelanggaran HAM saat sedang menjalani pemeriksaan. Warga bisa melaporkan aparat ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
"Kita kan sudah membuka ruang apabila ada dugaan anggota polri melakukan pelanggaran hukum di tahap manapun. Bisa melaporkan kepada propam, kepada inspektorat, mulai dari polda sampe ke mabes polri kan ada. Jadi laporkan saja pasti akan kita telusuri lengkapi datanya, bukti-buktinya, termasuk data anggota tersebut pasti kita akan ambil langkah-langkah. Kita setiap tahun kan selalu melaporkan kepada publik anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum sekian," tandas Agus.
Komnas HAM sebelumnya mengungkapkan bahwa Polri merupakan institusi yang paling banyak diadukan masyarakat kurun tahun 2014. Polri menempati peringkat pertama dengan 2.200 aduan. Disusul kejahatan korporasi dan Pemerintah Daerah. (Riz)
Tanggapan Polri Dinilai Paling Banyak Lakukan Pelanggaran HAM
Dari data yang diterima Komnas HAM, pelanggaran terjadi saat proses pemeriksaan oleh pihak Polri.
diperbarui 09 Jan 2015, 06:07 WIBPolri
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Saat Kiamat Orang-Orang Ini akan Disapu Angin yang Sangat Lembut
Profil dan Karya Chairil Anwar, Sosok di Balik Lahirnya Hari Puisi Nasional 28 April
Bunga Zainal Pamer Koleksi Tas Hermes Sambil Berbaring Pakai Selang Oksigen dan Diinfus
Amalan Ringan Agar Mendapat Istighfar Para Malaikat hingga Hari Kiamat
Prabowo-Gibran Akan Pimpin Pemerintah Indonesia ke Depan, PGRI Ingatkan Ini
Mengenang 6 Fashion Fantastis Kim Ji Won di Drakor Queen of Tears, Pakai Korset Seharga Rp34 Juta
2 Debt Collector di Palembang yang Ribut dengan Aiptu FN Ditangkap, Satunya Menangis
6 Manajer Terbaik Arsenal Sepanjang Masa, Bawa Banyak Trofi ke London Utara
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 29 April 2024
BMKG Imbau Warga Cek Kondisi Bangunan Pasca Gempa Garut, Ini Alasannya
Isak Tangis Keluarga Pecah Saat Jenazah Anggota Polresta Manado Tiba Rumah Duka
Kisah Mbah Kholil Bangkalan Menertawai Kiainya saat Sholat, Ternyata karena Ini