Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui pihaknya kerap lamban dalam menyelesaikan masalah-masalah jemaah haji di Arab Saudi. Hal itu terutama karena permasalahan terjadi di luar wilayah Indonesia. Sehingga Kementerian Agama harus lebih dulu melewati birokrasi pemerintahan setempat.
"Kita tidak bisa leluasa secara tepat dan cepat untuk cari solusi. Harus koordinasi dulu dengan pemerintah Arab dan banyak pihak," ucap Lukman pada sela-sela kegiatan Pawai Damai di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014).
Selain itu, jumlah jamaah haji yang mencapai ratusan ribu orang pun juga kerap menjadi hambatan. Apalagi masalah yang dihadapi juga beragam. Dari pemondokan, katering hingga transportasi.
Dia mencontohkan, tahun ini ada wanprestasi yang dilakukan majmuah (penyedia akomodasi dari pihak Arab Saudi). Sebanyak 9 majmuah menempatkan jemaah haji Indonesia di hotel yang berlokasi di luar radius standar pemondokan dari Masjid Nabawi, Madinah -- ring pertama berjarak 650 meter.
Akhirnya majmuah yang lakukan kecurangan itu di-blacklist. Lalu, ada sanksi berupa tagihan mereka akan dikurangi 300 riyal (Rp 610 ribu) per jemaah.
Namun, meski terkesan bergerak lambat, Kementerian Agama menurut Lukman sudah dapat mengatasi masalah-masalah tersebut secara bertahap.
"Alhamdulillah bisa kita segera atasi. Petugas haji Indonesia juga disiapkan," ujarnya. (Yus)
Advertisement
