Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan baru dinilai dapat melakukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir 2014. Hal ini dilakukan untuk menjaga inflasi.
"Lebih bagus akhir tahun supaya inflasi sekarang rendah, naik sebentar kembali normal, sehingga mengatur inflasi," kata Ekonom Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, di Kantor Institute for Developemnt of Economics and Finance (Indef), Jakarta, Senin (11/8/2014).
Advertisement
Aviliani menambahkan, jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, KEN sudah mengusulkan agar subsidi pada BBM dialihkan ke sektor lain.
Pemerintah baru pun diharapkan tidak memberikan bantuan tunai seperti yang dilakukan pada pemerintahan lalu.
Aviliani mencontohkan, subsidi langsung perorangan bisa diberikan kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan sepeda motor dengan mengurangi pajak kendaraan.
"Ketika bayar pajak dikurangi sebesar subsidi itu saja. Langsung ke orang yang jelas," tutur Aviliani.
Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika menyatakan, jika pemerintah ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus disertai dengan tiga paket.
Erani mengungkapkan, tiga paket tersebut adalah peningkatan produksi minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi harus mikirkan mekanisme menaikan produksi minyak nasional.
Erani menambahkan, paket kedua adalah meningkatkan peran perusahaan nasional dalam kegiatan eksplorasi. Ia melanjutkan, paket yang terakhir harus dilakukan pemerintah jika menaikkan harga BBM bersubsidi adalah memberantas mafia minyak dan penyelundup minyak yang merugikan negara.
"Mafia impor minyak harus diselesaikan, termasuk penyelundupan keluar karena disparitas harga. Ini kan soal elementer, sebenarnya kami tahu cuma tidak ada kemauan, ada beberapa yang mungkin melakukan itu," tutupnya. (Pew/Ahm)