Liputan6.com, Jakarta Laporan: Arthur Gideon, Siska Amelie F Deil, Fiki Ariyanti, Ilyas Istianur Praditya, Pebrianto Eko Wicaksono, Septian Deni, Achmad Dwi Afriyadi
Advertisement
Argentina adalah potret negara berkembang yang masih bergantung dengan utang. Seperti Indonesia, pemerintah Argentina beberapa kali harus melewati krisis keuangan. Krisis keuangannya selalu dipicu oleh utang yang gagal dibayar alias default.
Dalam 13 tahun terakhir, Argentina dua kali mengalami gagal bayar (default), pertama pada tahun 2001 dan sekarang Juli 2014. Tapi berbeda dengan gagal bayar pertama, kali ini pemerintah Argentina berani melawan. Argentina tak sudi diperas kreditor yang ternyata isinya adalah korporasi-korporasi rakus.
Apa dampak gagal bayar Argentina kepada ekonomi global? Adakah pengaruhnya ke Indonesia? Berikut liputan khusus yang dipublikasikan Senin (11/8/2014):
Negeri Rakus Vs Korporasi Rakus
Berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalimat tersebut pantas untuk disematkan ke Argentina. Negara Evita Peron tersebut tak mau begitu saja tunduk oleh kemauan sebagian kecil investor yang mendekap surat utang yang mereka terbitkan sebelum tahun 2001 lalu.
Kamis, (7/8/2014), Pemerintah Argentina melayangkan surat kepada Pengadilan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag, Belanda, untuk melakukan peninjauan atas keputusan gagal bayar (default) yang diketuk oleh Hakim Thomas P. Griesa, di pengadilan New York, Amerika Serikat (AS).
Menengok ke belakang, kasus gagal bayar yang terjadi di Argentina ini sebenarnya bukan hal yang baru. 13 tahun lalu atau pada 2001, Argentina juga pernah gagal bayar atas bunga obligasi yang mereka terbitkan.
Di tahun itu, Argentina memang sedang dirundung krisis finansial. Beberapa kejadian di dalam negeri maupun luar negeri menjadi pemicu krisis tersebut.
Dari dalam negeri, korupsi sudah merasuk ke semua lini pemerintahan sehingga membuat anggaran pemerintahan tidak efisien.
Di periode tahun 90-an, tak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di Argentina sangat getol mengeluarkan surat utang dalam bentuk dolar AS. Namun sayangnya, dana hasil penerbitan obligasi tersebut tidak digunakan untuk pembangunan, namun justru dikorupsi.
Penyebab dari luar negeri adalah pengaruh krisis 1998. Akibat krisis tersebut, permintaan dunia terutama Eropa akan hasil komoditas dari Argentina turun drastis. Perekonomian negara itupun kemudian jatuh.
Pada saat kejatuhan itu, beberapa perusahaan pengelola dana (hedge fund) berspekulasi dengan membeli surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Argentina di pasar sekunder.
“Soalnya harganya murah, diskonnya 70 hingga 80 persen. Semula harganya 100 sen, turun ke arah 30 sen bahkan 20 sen,” jelas Fauzi Ichsan, Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia kepada Liputan6.com.
Nah, di 2001, Pemerintah Argentina pun tak bisa membayar bunga obligasi yang mereka terbitkan. Predikat gagal bayar pun langsung disematkan kepada Argentina.
Berbagai langkah restrukturisasi pun dilakukan oleh Argentina. Tercatat, pada 2005 dan 2010 negara tersebut mengumpulkan para kreditornya untuk membahas restrukturisasi utang yang nilainya mencapai US$ 100 miliar tersebut.
Sebagian besar kreditor setuju untuk menerima skema restrukturisasi yang ditawarkan oleh Argentina. Dalam kasus tersebut, Argentina berhasil melakukan restrukturisasi utang dengan diskonto utang sebesar 70 persen. Artinya, utang Argentina hanya tersisa kurang lebih sebesar US$ 30 miliar.
Para investor yang bersedia menukar kesepakatan obligasinya dengan yang baru kemudian dikenal sebagai `exchange bond holders`.
Tak Ingin kehilangan investasi
Tapi memang, tak semua investor menyetujuinya. Dua perusahaan pengelola dana yaitu NML Capital, anak usaha Elliot Management dan Aurelius Capital menolak kesepakatan tersebut. Namun Argentina tetap berkeras dengan rencana restrukturisasi tersebut.
Karena tak ada jalan tengah, NML Capital dan Aurelius Capital pun menyeret Argentina ke pengadilan New York, AS, karena memang obligasi yang diterbitkan oleh Argentina terdaftar di New York. Setelah dihantam sejumlah gugatan dan melewati serangkaian persidangan, Argentina tetap dinyatakan kalah.
Alhasil, Argentina harus memenuhi gugatan dua hedge fund tersebut untuk membayar seluruh utang beserta bunga yang ditentukan sepihak tanpa potongan sedikitpun. Argentina memiliki batas waktu hingga 30 Juni 2014 untuk membayar seluruh utangnya.
Sebelumnya, Argentina mengaku telah menyetorkan sejumlah dana ke Bank of New York Mellon, bank yang menjadi wali amanat obligasi yang diterbitkan Argentina. Namun, Hakim New York, AS, Thomas Griesa menjatuhkan putusan bahwa para kreditor yang tidak sepakat dengan pembaruan utang Argentina berhak menerima pembayaran secara penuh.
Griesa memutuskan, Argentina harus membayar utang sebesar US$ 1,33 miliar pada NML Capital dan sebagian kecil kreditor lain. Jumlah tersebut belum termasuk bunga yang harus dilunasi. Tak hanya itu, Griesa bahkan meminta Argentina juga melunasi utangnya pada para `exchange bondholders`.
Keputusan tersebut memaksa Argentina melakukan tindakan pembayaran utang secara penuh yang selama ini sangat dibenci dan dihindarinya. Begitulah akhirnya Argentina dan para kreditor menemui jalan buntu.
Memang ada tenggang waktu 30 hari yang diberikan agar Argentina dapat mematuhi putusan tersebut pada 30 Juli 2014, tepatnya pekan lalu. Usai menjalani negosiasi selama dua hari paska jatuh tempo pembayaran utang, Argentina dan para kreditor tetap tidak menghasilkan kesepakatan apapun.
Menteri Perekonomian Argentina, Axel Kicillof pun mengecam aksi para kreditor pada negaranya dan menjulukinya `burung pemakan bangkai` karena keserakahan dan kelicikannya mencengkeram Argentina. Dengan tegas, Kicillof mengatakan, negaranya tidak sedang mengalami gagal bayar.
Bahkan dia mengecam seluruh putusan persidangan jika ada satu saja pemilik obligasi yang menuntut uangnya kembali secara utuh.
Argentinian Sudah Terbiasa Krisis
Argentinian Sudah Terbiasa Krisis
Argentina yang tengah berada di masa resesi kini kembali mengalami gagal bayar untuk kedua kalinya dalam 13 tahun terakhir. Berbeda dengan 2001, gagal bayar kali ini tidak memicu aksi protes maut dan membuat jutaan masyarakat jatuh miskin.
Meski demikian, masyarakat menengah ke bawah di Argentina tetap merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkan kegagalan tersebut.
"Saya khawatir akan ada lebih banyak orang yang mengalami kelaparan tahun depan," ungkap Daiana Valdez seperti dikutip dari Independent.ie, Jumat (8/8/2014).
Selain itu, masyarakat Argentina atau biasa disebut dengan Argentinian juga khawatir gagalnya bayar tersebut bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan. Lebih dari itu, masyarakat juga khawatir harga barang akan mengalami kenaikan.
"Saya memiliki pekerjaan tetap. Tapi tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kini sulit untuk berinvestasi dan membeli rumah di Argentina, terlalu banyak ketidakpastian," terang seorang pegawai maskapai di Argentina Silvina Ferreyra.
Meningkatnya ketidakpastian ekonomi di Argentina akan menekan tingkat konsumsi yang semakin melemah. Saat ini, penjualan barang di Argentina telah merosot 40 persen akibat tingginya harga barang.
Hingga akhir tahun, harga kebutuhan sehari-hari di Argentina diprediksi naik sekitar 30 persen hingga 40 persen. Akibatnya, sejumlah masyarakat merasa cemas akan adanya peningkatan tindakan kriminal.
Meski dihadapkan dengan banyak kekhawatiran, tapi sebagian besar masyarakat mengaku telah terbiasa dengan kondisi perekonomian di Argentina yang kadang cerah dan suram. Dampak gagal bayar Argentina dapat diredam tergantung serangkaian kebijakan ekonomi yang diambil saat ini.
Tanda-Tanda Kemerosotan
Sejauh ini para investor tengah mengambil sejumlah langkah antisipasi mengingat peso telah anjlok hingga 11 persen sejak dinyatakan gagal bayar untuk kedua kalinya dalam 13 tahun terakhir. Peso juga telah menyentuh level 9,25 per dolar AS atau yang terendah dalam enam pekan terakhir.
Sejak Januari, nilai tukar peso tercatat merosot 19 persen mengingat tingkat inflasi tahunannya berkisar sekitar 25 persen hingga 30 persen.
Pada November dan Desember tahun lalu, harga-harga dan pendapatan masyarakat meningkat dengan sangat cepat. Akibatnya, Bank Sentral Argentina tak mampu mencetak uang demi membutuhkan dana tunai yang dibutuhkan masyarakat dan perusahaan.
Tak hanya, nilai tukar rupiah, Indeks Saham Argentina atau Buenos Aires Stock Exchange Merval Index pun juga terus merosot. Pada tanggal 30 juli, Buenos Aires Merval Index berada di level 8.937,62. Namun sehari kemudian atau setelah keputusan default, Buenos Aires Merval Index langsung turun drastis ke level 8.187,99.
Namun jika dilihat dari awal tahun. Sebenarnya penurunan tersebut tidak begitu berarti. Pasalnya, saat Buenos Aires Merval Index di buka pada awal tahun masih berada di level 5.382,05.
Artinya, jika dihitung dari awal tahun dan dengan memperhitungkan penurunan sehari setelah pengumuman default, Buenos Aires Merval Index para pelaku pasar masih mendapat imbal hasil yang cukup tinggi yaitu di kisaran 50 persen.
Dampak Default Argentina
Default Argentina Tak Berdampak Besar ke Indonesia
Krisis finansial yang menerjang Amerika Serikat (AS) pada 2008 lalu cukup berdampak kepada Perekonomian dunia termasuk juga Indonesia. Sesaat setelah bank investasi terbesar AS Lehman Brothers menyatakan bangkrut, perekonomian Indonesia terguncang.
Guncangan tersebut ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terpangkas dalam. Pada bulan Desember 2008, IHSG ditutup pada level 1.355,4, turun dalam jika dibanding dengan level di awal tahun 2008 yang tercatat 2.627,3.
Arus keluar kepemilikan asing di saham, surat utang negara(SUN), maupun SBI terus berlangsung. Hingga akhir Desember 2008, posisi asing di SUN tercatat Rp 87,4 triliun, menurun dibandingkan posisi September 2008 yang sempat mencapai Rp 104,3 triliun.
Namun, menurut pemerintah Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan beberapa ekonom, default yang kini sedang terjadi di Argentina tersebut tidak akan berdampak kepada perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menjelaskan, dampak gagal bayar Argentina hanya memberikan pengaruh sesaat kepada rupiah.
"Minggu lalu memang ada pelemahan di negara emerging, tapi minggu lalu kan Indonesia libur dan memang rupiah agak melemah di Rp 11.800 per dolar AS ada kaitannya Argentina, tapi itu juga volume pasar memang kecil," kata Mirza, Senin (4/8/2014).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. "Sejauh ini gagal bayar utang Argentina belum berdampak berarti terhadap utang pemerintah Indonesia," ungkapnya dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Menurut Bambang, kasus gagal bayar utang dari Argentina ini lebih dikarenakan faktor masa lalu ketimbang isu makro negara di bawah kepemimpinan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner itu.
"Kasus Argentina agak spesifik karena terkait masa lalu serta pengaruh keputusan pengadilan di Amerika Serikat. Artinya default tidak semata-mata terjadi akibat isu makro," terangnya.
Setali tiga uang, Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Andry Asmoro pun sependapat. Menurutnya, default Argentina memungkinkan terjadinya risiko kenaikan Credit Default Swap (CDS) di negara-negara berkembang. Namun tidak sampai berimbas pada penarikan dana dari investor (capital ouflow). "Namun kenaikan CDS tidak besar,” kata Andry kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Sambungnya, gagal bayar bunga utang tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia terutama terhadap utang pemerintah. Sebab, dia menilai, rasio utang negara ini masih dalam batas wajar.
"Saya rasa tidak membahayakan karena rasio-rasio utang Indonesia masih sangat baik, jauh di bawah batas International Moneter Fund (IMF) sebesar 60 persen. Investor pun melihat beban utang Indonesia masih aman," sebut Andry.
Head of Economic Research Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa pun sependapat. “Kalau untuk sekarang pengaruhnya relatif minimal karena default bukan karena Argentina tidak mempunyai uang tetapi karena terbentur masalah hukum,” jelasnya kepada Liputan6.com.
Ia menambahi, Indonesia tidak perlu takut dengan gejolak perekonomian dunia di hari-hari mendatang. Pasalnya, saat ini banyak yang memperkirakan perekonomian global cenderung mengalami perbaikan dibanding dengan tahun lalu.
Selain itu, pada dasarnya Indonesia sudah mempunyai ilmu untuk mengatasi gejolak perekonomian dunia. Di 2009 saat perekonomian global sedang mengalami pertumbuhan yang cukup rendah, perekonomian Indonesia justru mampu tumbuh 4,6 persen.
"Jadi kuncinya kita harus ingat pelajaran di 2009 itu, kita sudah melakukan apa saja. Jangan sampai kita lupa pelajaran itu. Kalau sampai lupa, meskipun pertumbuhan global bagus, kita bisa resesi," pungkasnya.
Dampak yang terjadi jika sebuah negara default
Bagi perekonomian Argentina, jika permasalahan default ini tidak kunjung selesai, kemungkinan besar akan berakibat negatif. Dengan apa yang terjadi saat ini, nilai tukar peso terhadap dolar AS akan terus melemah. Pelemahan tersebut akan berakibat dengan kenaikan angka inflasi.
Di awal tahun, Presiden Argentina Cristina Fernandez Kirchner memperkirakan angka inflasi akan berada di level 10 persen. Namun dengan adanya default tersebut, ekonom memperkirakan inflasi akan berlipat-lipat hingga ke level 30 persen.
Dengan kenaikan angka inflasi tersebut membuat harga-harga barang menjadi sulit terjangkau oleh warganya. Dampak yang lebih besar tentu saja banyak dari warga Argentina yang masuk ke jurang kemiskinan.
Kemungkinan besar, kondisi Argentina akan kembali tahun 2001 lalu. Saat itu, angka pengangguran mencapai 19,2 persen dan kontraksi ekonomi mencapai minus 4,4 persen.
Investor asing pun akan menghindari Argentina sebagai tempat untuk berinvestasi. Dampak dari penolakan investor tersebut cukup dalam karena Argentina harus bisa membangun perekonomian sendiri tanpa bantuan dari luar.
Kisah Argentina Melawan Spekulan
Kisah Argentina Melawan Spekulan
Menurut beberapa ekonom, permasalahan yang saat ini membelenggu Argentina sebenarnya bukan permasalahan ekonomi. Namun, permasalahan tersebut lebih kepada permasalahan hukum. Argentina harus melawan korporasi yang mengerti dengan pasti klausul-klausul yang ada dalam sebuah perjanjian utang. (Baca: [INFOGRAFIS] Perjalanan Krisis Negeri Tango)
Cerita hukum tersebut bermula ketika Pemerintah Pusat Argentina dan Pemerintah Daerah di negara tersebut getol mengeluarkan surat utang. Sayangnya, surat utang atau obligasi yang mereka keluarkan tersebut banyak berdenominasi dolar AS yang diterbitkan di New York, Amerika Serikat.
Nah, karena obligasi tersebut diterbitkan di New York, AS, maka hukum yang berlaku adalah hukum New York. Permasalahan muncul ketika Argentina dalam masa resesi akibat krisis finansial global yang dipicu oleh gelembung kredit properti di Amerika.
Karena krisis global tersebut, Argentina mengalami resesi. Di 2001, Argentina pun dinyatakan gagal bayar karena tidak bisa membayar bunga utang obligasi yang mereka terbitkan. Di saat seperti itu, beberapa investor pun melakukan spekulasi dengan membeli obligasi tersebut di pasar sekunder. Tentu saja dengan harga yang cukup rendah karena diskon yang diberikan memang besar.
Sayangnya, perekonomian Argentina tidak segera bertumbuh. Resesi terus terjadi di negara yang sering maju dalam ajang piala dunia tersebut. Tahun 2005, banyak investor dan kreditor yang tidak tahan menunggu.
"Dari pada tidak menerima apa-apa mereka siap melakukan restrukturisasi, mereka siap mendapat haircut, artinya diskon. Jadi kalau misal utangnya 100, mereka bisa mendapat kurang dari 100," Jelas Fauzi Ichsan, Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia kepada Liputan6.com.
Terjadi restrukturisasi selama dua kali. Tepatnya di tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagian besar atau 93 persen investor setuju untuk melakukan restrukturisasi. Tetapi ada 7 persen investor dan spekulator yang tidak mau melakukan restrukturisasi termasuk spekulator yang membeli obligasi Argentina sewaktu harganya jatuh dengan diskon 70 hingga 80 persen di tahun 2002.
"Nah, sebagian dari 7 persen spekulator tersebut menggugat pemerintah Argentina di pemerintahan New York, Amerika Serikat (AS). Kenapa Pengadilan New York? Karena sebagian besar obligasi global tersebut dalam bentuk dolar AS yang diterbitkan berdasarkan hukum New York," tambah Fauzi.
Dalam gugatan tersebut, hakim di pengadilan New York memenangkan para investor. Pemerintah Argentina pun diwajibkan untuk membayar kembali utang mereka sebesar 100 persen.
Hal ini tentu saja memberatkan bagi pemerintah Argentina. Pasalnya, jika mereka membayar utang tersebut 100 persen ke 7 persen investor yang tidak mau melakukan resrtukturisasi tersebut, maka otomatis 93 persen investor yang sudah melakukan restrukturisasi secara hukum bisa menggugat Pemerintah Argentina untuk mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan 100 persen hak yang mereka punyai.
Menurut Fauzi, sebenarnya Argentina tidak akan masuk ke dalam permasahan hukum ini jika sejak awal mendapat bantuan atau jaminan dari lembaga-lembaga kreditor multilateral seperti International Monetary Fund (IMF) atau Word Bank. Namun karena pada saat itu atau di 2001 hubungan Argentina dengan IMF sedikit renggang, maka bantuan atau jaminan tersebut tidak di dapat Argentina.
Kerenggangan tersebut karena di tahun tersebut Argentina tidak mau mengikuti rekomendasi dari IMF untuk memperbaiki perekonomiannya tetapi dengan syarat-syarat yang diberikan oleh IMF seperti seperti pengetatan ekonomi. [Baca: Wawancara Ekonom Fauzi Ichsan: Default Argentina Masalah Hukum]
Hal yang sama diungkapkan oleh Head of Economic Research Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, default di Argentina bukan dikarenakan Argentina tidak mau bayar. "Dia mau bayar, uangnya sudah ditaruh. Cuma Argentina mengalami masalah hukum dimana pengadilan di Amerika Serikat menyuruh Argentina tidak boleh membayar utangnya," jelasnya.
Purbaya melanjutkan, ada sisi positif dan ada sisi negatif dari apa yang dilakukan oleh Argentina ini. Saat ini, utang Argentina banyak dikeluarkan di pasar modal dan bukan ke lembaga kreditor multilateral. "Kalau utang di lembaga multilateral, jika ada masalah bisa dinegosiasikan dengan lebih baik," jelasnya.
Berbeda dengan jika mencari utang di pasar modal, jika terjadi masalah maka akan terjadi hukuman pasar seperti hilangnya kepercayaan pelaku pasar sehingga akan mengakibatkan penarikan dana di negara tersebut yang kemudian akan berimbas kepada perekonomian.
"Namun jika kita berhutang kepada lembaga seperti IMF maka kita harus membiarkan lembaga tersebut turut campur ke dalam negara dengan memberikan syarat-syarat tertentu," jelasnya. [Baca: Wawancara Purbaya Yudhi S: Dampak Krisis Argentina ke Ekonomi RI]
Beberapa negara saat ini lebih memilih untuk menyebar risiko dengan berhutang dengan dua cara yaitu dengan lembaga multilateral dan juga ke pasar modal. (Arthur Gideon)