Liputan6.com, Jakarta Proses pembangunan Bandar Udara (Bandara) Kulonprogo, DI Yogyakarta sampai saat ini masih mengalami kendala. Hal ini lantaran belum selesainya sengketa lokasi Bandara yang berdekatan dengan pabrik besi milik PT Jogja Magassa Iron (JMI).
Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Farid Indra Nugraha mengatakan, perusahaan sampai saat ini masih terus berkomunikasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyelesaikan persoalan ini.
Jadi tunggu keputusan Pak Sultan. Jadi setelah masalah dengan JMI selesai, baru pembebesan lahan. Pemerintah di belakang kita," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di NAM Center, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Sebagai pempakarsa pembangunan Bandara ini, pihak Angkasa Pura ingin penyelesaian dilakukan melalui titik tengah sehingga tidak ada yang dirugikan. Komunikasi juga bisa menghasilkan keputusan apakah pembangunan Bandara tetap dijalankan atau ada kebijakan lain terhadap JMI.
Farid mengungkapkan, perusahaan tidak menemukan masalah pada lokasi bandara tersebut saat proses studi kelayakan pembangunan dilakukan. "Saat itu pabrik besi nggak ada, karena kita sudah ajukan proses sesuai SOP, maka ditetapkan desainn Bandara sesuai titik koordinat. Pembebasan lahan sama kontruksi 3 tahun. Kami sudah telat dari jadwal," jelasnya.
Menelan investasi Rp 7 triliun, Bandara Kulon Progo akan memiliki kapasitas penumpang hingga 10 juta orang per tahun. Bandara ini akan menggantikan Bandara Adi Sucipto yang akan dikembalikan menjadi lapangan udara bagi keperluan militer.
"Sekarang Bandara Adi Sucipto itu penumpangnya mencapai 5 juta orang per tahun. Kita tidak bisa pindahkan penumpang dari Jogja ini ke Adi Sumarmo (Solo), karena pasti mereka tidak mau. Makanya nanti (Bandara) Kulonprogo untuk komersil, sedang Adi Sucipto untuk VIP dan militer," tandasnya.
Advertisement