Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggaraan pemilu memang menyedot banyak energi. Saking banyaknya energi yang diperlukan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid memelesetkan kepanjangan pemilu menjadi pembuat pilu, bukan pemilihan umum.
"Pemilu bisa diartikan pembuat pilu. Rakyat capai, parpol kelelahan, DPR repot bikin perundangan, pemerintah repot juga, kenapa disebut pesta demokrasi. Akan jadi pilu bila gelontoran triliunan yang dikeluarkan dan hasilnya tak jadi seperti yang diharapkan," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Hidayat menjelaskan, sistem demokrasi di Indonesia menetapkan pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Pergantian kepemimpinan diharapkan untuk mencapai legitimasi yang lebih baik pada masa depan.
"Kita ingin perbaikan kualitas untuk hasilkan legitimasi lebih baik, dengan demikian jadi tidak mubazir berjuta jam kampanye dan komunikasi politik. Kita ingin semua jadi tahapan untuk tingkatkan warga negara lebih bermartabat," imbuhnya.
Oleh karena ini, pemilu dikenal pula sebagai pesta demokrasi, maka mantan Ketua MPR itu mengajak agar seluruh warga Indonesia menggunakan hak pilihnya. Hak memilih perlu dijaga agar tak ada yang haknya dicederai.
"Tak peduli latar belakangnya dan jenis kelaminnya. Sudah sewajarnya pemilik kedaulatan ini tentukan warna Indonesia ke depan," jelas anggota Komisi VIII itu.
Menurut Hidayat, satu hal yang pasti pada pemilu tahun ini, yaitu jaminan tak ada intimidasi dalam memilih. "Dalam kondisi kebebasan seperti ini, kita berharap semua komitmen untuk jaga peristiwa pemilu agar rakyat memilih dengan cerdas dan tanggung jawab, karena itu peran rakyat penting," tandas Hidayat. (Shinta Sinaga)
Baca juga:
Advertisement
Majikan Tak Beri Izin, Partisipasi TKI dalam Pemilu Tak Optimal
