Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah akan tetap melanjutkan kontrak blok coastal plain (blok CPP) Pekanbaru, Riau dengan PT Caltex Pacific Indonesia selama setahun. Pasalnya, Pemerintah Daerah Pekanbaru dinilai belum siap menangani hal itu. Sedangkan untuk kegiatan operasional Caltex akan mendapat pengamanan khusus dari kepolisian dan TNI. Hal ini dilakukan, menyusul ancaman pemblokadean dari masyarakat setempat. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Darmono, seusai pertemuan segitiga antara pemerintah, Pertamina, dan PT Caltex, di Jakarta, Senin (6/8) sore.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim menyatakan Pertamina akan menuruti semua keputusan pemerintah yang berkaitan dengan soal tersebut. Sedangkan Presiden Direktur PT Caltex mengatakan ada potensi kerugiaan sebesar US$ 30 juta bila kontrak tersebut tak diperpanjang. Menurut informasi yang diperoleh, ladang minyak blok CPP menghasilkan lebih dari 50 ribu barel minyak per hari dengan total nilai produksi per tahun senilai US$ 260 juta. Karena itu, warga meminta jatah sebesar 70 persen dari hasil tersebut. Sebaliknya, pemerintah menyetujui pembagian hasil kepada masyarakat Riau sebesar 15 persen.
Sementara itu, Gubernur Riau Saleh Djasit, Ketua DPRD Riau H Chaidir MM, dan tokoh Riau Merdeka Tabrani Rab berniat menemui Presiden Megawati Sukarnoputri. Tujuannya, untuk membicarakan ancaman pemblokiran tersebut. Menurut rencana, aksi pendudukan sumur minyak yang dikelola PT Caltex akan berlangsung 9 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan karena Presiden Megawati menyetujui perpanjangan kontrak PT Caltex.
Menanggapi rencana pemblokiran tersebut, Manajer Hubungan Masyarakat PT Caltex Pacific Indonesia Jati Susetyo mengatakan, perusahaan akan menderita kerugian jika pemblokiran jadi dilakukan. Menurut dia, kerugian akan membengkak bila eksplorasi terhenti dan membeku. Soalnya, untuk itu semua pipa-pipa harus dicabut dan pengeboran ulang harus dilakukan.(AWD/Yusril Ardanis)
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim menyatakan Pertamina akan menuruti semua keputusan pemerintah yang berkaitan dengan soal tersebut. Sedangkan Presiden Direktur PT Caltex mengatakan ada potensi kerugiaan sebesar US$ 30 juta bila kontrak tersebut tak diperpanjang. Menurut informasi yang diperoleh, ladang minyak blok CPP menghasilkan lebih dari 50 ribu barel minyak per hari dengan total nilai produksi per tahun senilai US$ 260 juta. Karena itu, warga meminta jatah sebesar 70 persen dari hasil tersebut. Sebaliknya, pemerintah menyetujui pembagian hasil kepada masyarakat Riau sebesar 15 persen.
Sementara itu, Gubernur Riau Saleh Djasit, Ketua DPRD Riau H Chaidir MM, dan tokoh Riau Merdeka Tabrani Rab berniat menemui Presiden Megawati Sukarnoputri. Tujuannya, untuk membicarakan ancaman pemblokiran tersebut. Menurut rencana, aksi pendudukan sumur minyak yang dikelola PT Caltex akan berlangsung 9 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan karena Presiden Megawati menyetujui perpanjangan kontrak PT Caltex.
Menanggapi rencana pemblokiran tersebut, Manajer Hubungan Masyarakat PT Caltex Pacific Indonesia Jati Susetyo mengatakan, perusahaan akan menderita kerugian jika pemblokiran jadi dilakukan. Menurut dia, kerugian akan membengkak bila eksplorasi terhenti dan membeku. Soalnya, untuk itu semua pipa-pipa harus dicabut dan pengeboran ulang harus dilakukan.(AWD/Yusril Ardanis)