Liputan6.com, Pristina: Setelah menanti cukup lama, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia. Deklarasi kemerdekaan ditandatangani oleh Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu, Perdana Menteri Hashim Thaci, serta juru bicara Parlemen Kosovo Jakup Krasniqi, Ahad (17/2).
Kemerdekaan didukung penuh Parlemen dan segenap rakyat Kosovo. Kebahagiaan mereka menyambut kemerdekaan terwujud di jalan-jalan Ibu Kota Pristina lewat teriakan gembira dan suara kembang api. Bendera nasional Kosovo dan para sekutunya, yaitu Amerika Serikat dan Jerman dikibarkan setinggi mungkin. Kebahagiaan serupa juga dirasakan warga Kosovo di mancanegara antara lain Inggris dan Amerika Serikat [baca: Para Mahasiswa Desak Kemerdekaan Kosovo].
Advertisement
Namun, pernyataan kemerdekaan ini ditolak keras Serbia dan sekutunya, Rusia. Selain kecaman dari Presiden Serbia dan Rusia, rakyat Serbia bereaksi keras dengan berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Beograd. AS dituding sebagai pendukung utama kemerdekaan Kosovo. Demonstrasi yang digelar ratusan anggota kelompok Ultra Nasionalis itu berakhir bentrok. Selain unjuk rasa, serangan granat turut dilancarkan ke gedung misi Persatuan Bangsa-Bangsa di Kota Mitrovica, Kosovo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Sementara itu, sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar semalam juga tak berhasil menemukan kata sepakat terkait kemerdekaan Kosovo. Namun Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon menyatakan, Resolusi PBB Nomor 1244 Tahun 1999 tentang penguasaan Kosovo oleh PBB dan pasukan North Atlantic Treaty Organization (NATO) pascapembantaian etnis Albania tetap berlaku meski Kosovo telah memerdekaan diri dari Serbia. Rencananya, hari ini dan esok isu kemerdekaan Kosovo bakal dibahas oleh Uni Eropa dan DK PBB. Namun titik temu diperkirakan sulit tercapai.
Dengan kemerdekaan ini, Kosovo menjadi negara termuda di dunia dan keenam di wilayah Balkan yang muncul dari bekas negara Yugoslavia. Berpenduduk dua juta jiwa, 90 persen warganya adalah etnis muslim Albania. Kosovo sejak lama dicengkeram ketakutan terhadap Serbia menyusul pembantaian etnis Albania oleh Presiden Serbia saat itu Slobodan Milosevic pada 1989 hingga 1999. Ribuan orang tewas dan hampir satu juta lainnya terpaksa kehilangan tempat tinggal.(YNI)