Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah minta masyarakat mendoakan dan menghormati jasa mantan Presiden Soeharto. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat dihubungi reporter senior SCTV Rosianna Silalahi di kediamannya, Ahad (27/1).
Menurut Kalla, jika seorang pemimpin meninggal maka pemerintah sudah pasti akan mengenang jasa-jasanya. Karena itu, pemerintah akan memberikan kehormatan tertinggi kepada almarhum. Salah satunya adalah dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menjadi inspektur upacara dalam acara pemakaman di Solo, Jawa Tengah, besok.
Advertisement
Menurut Wapres, sebelum dibawa ke Solo jenazah akan dilepas dari Cendana. Acara dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Selanjutnya, upacara pemberangkatan dari Bandara Halim Perdanakusuma akan dipimpin langsung Wapres.
Ditambahkan Kalla, almarhum akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Ini sesuai dengan wasiat almarhum yang ingin dimakamkan berdampingan dengan Ibu Tien Soeharto. "Pemerintah tentu akan mengikuti kemauan almarhum," kata Kalla [baca: Pejabat Daerah Berkumpul di Astana Giribangun].
Wapres sempat menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Pak Harto. Menurut Kalla, ketika itu Pak Harto terlihat sehat dan masih bisa berkomunikasi meski lambat. Almarhum sempat menanyakan kenapa dituduh memiliki uang banyak. Almarhum juga menitipkan pesan kepada Presiden dan Wapres agar bisa menjaga negara.
Disinggung tentang kasus hukum Pak Harto. Menurut Wapres saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut. "Pada saat berkabung lebih baik mendoakannya," kata Kalla.
Menurut Kalla, kritikan dan hujatan yang dialamatkan kepada Pak Harto adalah risiko seorang pemimpin dan politisi yang selalu mendapat penghargaan sekaligus kritikan. Hal ini, kata Wapres, berlaku kepada semua pimpinan negara.
Ditanya soal kritikan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew yang mengatakan Pak Harto kurang mendapat pelayanan layak. Dijelaskan Wapres. situasi di Singapura berbeda dengan Tanah Air, termasuk pemberitaan media massa. Initnya, kata Kalla, pemerintah telah menjalankan sesuai aturan.(IAN)