Liputan6.com, Jakarta: Anggota kabinet baru diingatkan tak menjalankan kebijakan yang berlandaskan kepentingan politik tertentu. Empat menteri baru juga diharapkan selalu menomorsatukan hukum dan undang-undang. Pernyataan itu dilontarkan Presiden Abdurrahman Wahid sebelum pengambilan sumpah tiga menteri dan Jaksa Agung di Istana Merdeka, Selasa (5/6) sore.
Presiden menambahkan, kebijakan yang mengesampingkan hukum dan mendahulukan kepentingan politik akan ditentang masyarakat yang memiliki pertimbangan politik beraneka ragam. "Sebagai menteri, saudara-saudara berpihak kepada UU dan peraturan yang ada. Jika Anda mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan kepentingan politik, masyarakat juga akan bereaksi," kata Gus Dur, menekankan.
Anggota kabinet yang dilantik adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Marsillam Simanjuntak, Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dauri, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Budi Muliawan Suyitno, dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Lopa menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, dia tak mempunyai target khusus yang bersifat politis. Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri, Kapolri nonaktif Jenderal Polisi Surojo Bimantoro, dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman tak hadir dalam acara tersebut.
Selesai pelantikan, jabatan Jaksa Agung diserahterimakan dari Marzuki Darusman kepada Baharuddin Lopa. Upacara itu digelar di Auditorium Gedung Kejakgung, Jakarta Selatan, Selasa sore. Menurut rencana, upacara serah terima jabatan Menkeh dan HAM Baharuddin ke penggantinya Marsillam Simanjuntak akan dilaksanakan Rabu besok.(COK/Tim Liputan 6 SCTV)
Presiden menambahkan, kebijakan yang mengesampingkan hukum dan mendahulukan kepentingan politik akan ditentang masyarakat yang memiliki pertimbangan politik beraneka ragam. "Sebagai menteri, saudara-saudara berpihak kepada UU dan peraturan yang ada. Jika Anda mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan kepentingan politik, masyarakat juga akan bereaksi," kata Gus Dur, menekankan.
Anggota kabinet yang dilantik adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Marsillam Simanjuntak, Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dauri, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Budi Muliawan Suyitno, dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Lopa menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, dia tak mempunyai target khusus yang bersifat politis. Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri, Kapolri nonaktif Jenderal Polisi Surojo Bimantoro, dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman tak hadir dalam acara tersebut.
Selesai pelantikan, jabatan Jaksa Agung diserahterimakan dari Marzuki Darusman kepada Baharuddin Lopa. Upacara itu digelar di Auditorium Gedung Kejakgung, Jakarta Selatan, Selasa sore. Menurut rencana, upacara serah terima jabatan Menkeh dan HAM Baharuddin ke penggantinya Marsillam Simanjuntak akan dilaksanakan Rabu besok.(COK/Tim Liputan 6 SCTV)