Liputan6.com, Jakarta: Desakan agar pemerintah segera mengatasi pencemaran lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, terus bergulir. Lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kembali berunjuk rasa, Senin (17/7). Demonstrasi kali ini dilakukan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka menilai Menteri Negara Lingkungan Hidup kurang mensosialisasikan larangan warga untuk tidak mendekati lokasi pencemaran. Padahal, penelitian menunjukkan ada pencemaran udara di sekitar luberan lumpur [baca: Rachmat Witoelar: Kawasan Lapindo Tak Layak Huni].
Sementara itu, pencemaran limbah berbahaya dan beracun di Kampung Sempu, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, juga telah dibahas Komisi VII DPR dengan Menneg Lingkungan Hidup. Dalam rapat ini, Komisi menilai Kementerian Lingkungan Hidup sangat lemah dalam mengawasi pembuangan limbah yang dilakukan PT Dong Woo. Jika terbukti bersalah, izin perusahaan itu bisa dicabut karena membuang limbah sembarangan. Dalam kejadian ini puluhan warga harus dilarikan ke puskesmas karena keracunan [baca: PT Dong Woo Mengecewakan DPR].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Sementara itu, pencemaran limbah berbahaya dan beracun di Kampung Sempu, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, juga telah dibahas Komisi VII DPR dengan Menneg Lingkungan Hidup. Dalam rapat ini, Komisi menilai Kementerian Lingkungan Hidup sangat lemah dalam mengawasi pembuangan limbah yang dilakukan PT Dong Woo. Jika terbukti bersalah, izin perusahaan itu bisa dicabut karena membuang limbah sembarangan. Dalam kejadian ini puluhan warga harus dilarikan ke puskesmas karena keracunan [baca: PT Dong Woo Mengecewakan DPR].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)