Liputan6.com, Jakarta: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta akan memberikan sanksi kepada sekolah yang menarik biaya Evaluasi Tahap Akhir (Ebta) dan Evaluasi Tahap Akhir Nasional. Sebab, seluruh biaya penyelenggaraan kedua ujian tersebut telah ditanggung pemerintah. Karena itu, Kanwil Depdiknas Jakarta meminta sekolah-sekolah mengembalikan biaya yang terlanjur dipungut dari orang tua murid. Penegasan itu dikemukakan Koordinator Administrasi Kanwil Jakarta Sulaiman, di Ibu Kota, baru-baru ini.
Menurut Sulaiman, sanksi kepada sekolah swasta yang memungut biaya ujian Ebta dan Ebtanas, berupa penurunan akreditasi. Sedangkan sanksi kepada sekolah negeri, berupa pencopotan jabatan kepala sekolah. Sulaiman menjelaskan, sanksi itu dikeluarkan lantaran pemerintah telah menalangi biaya tersebut [baca: Dana Subsidi Ebtanas Didistribusikan Akhir April]. Misalnya, biaya Ebta bagi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah telah diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 12.650 per siswa. Sedangkan biaya Ebtanas di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 19.850 per siswa.
Sulaiman menambahkan, selain tingkat sekolah dasar, pemerintah juga mengeluarkan dana untuk membiayai ujian siswa sekolah lanjutan tingkatan pertama sederajat. Namun, kata Sulaiman, penalangan ini tak termasuk biaya Ebta. "Jadi, biaya Ebta sebesar Rp 30 ribu menjadi beban orang tua murid," ujar Sulaiman, menjelaskan. Sedangkan bagi sekolah lanjutan tingkat atas sederajat juga sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah.
Kendati demikian, penalangan biaya Ebta dan Ebtanas ini dianggap terlalu kecil oleh sejumlah kepala sekolah. Jika dalam pelaksanaannya masih kurang, mereka mengaku akan tetap memungut biaya ke orang tua murid [baca: Dana Subsidi Ebtanas Dinilai Terlalu Kecil].(AWD/Tris Wijayanto dan Adi Iskarpandi)
Menurut Sulaiman, sanksi kepada sekolah swasta yang memungut biaya ujian Ebta dan Ebtanas, berupa penurunan akreditasi. Sedangkan sanksi kepada sekolah negeri, berupa pencopotan jabatan kepala sekolah. Sulaiman menjelaskan, sanksi itu dikeluarkan lantaran pemerintah telah menalangi biaya tersebut [baca: Dana Subsidi Ebtanas Didistribusikan Akhir April]. Misalnya, biaya Ebta bagi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah telah diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 12.650 per siswa. Sedangkan biaya Ebtanas di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 19.850 per siswa.
Sulaiman menambahkan, selain tingkat sekolah dasar, pemerintah juga mengeluarkan dana untuk membiayai ujian siswa sekolah lanjutan tingkatan pertama sederajat. Namun, kata Sulaiman, penalangan ini tak termasuk biaya Ebta. "Jadi, biaya Ebta sebesar Rp 30 ribu menjadi beban orang tua murid," ujar Sulaiman, menjelaskan. Sedangkan bagi sekolah lanjutan tingkat atas sederajat juga sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah.
Kendati demikian, penalangan biaya Ebta dan Ebtanas ini dianggap terlalu kecil oleh sejumlah kepala sekolah. Jika dalam pelaksanaannya masih kurang, mereka mengaku akan tetap memungut biaya ke orang tua murid [baca: Dana Subsidi Ebtanas Dinilai Terlalu Kecil].(AWD/Tris Wijayanto dan Adi Iskarpandi)