Sudi Bantah Menekan Menlu Lewat "Surat Sakti"

Sudi Silalahi bantah menekan Menlu Hassan Wirajuda lewat surat berisi permintaan mendahulukan membaca proposal renovasi gedung Kedutaan Besar RI di Seoul oleh PT Sun Hoo Engineering.

oleh Liputan6Diterbitkan 17 Februari 2006, 19:52 WIB
Liputan6.com, Gianyar: Aroma tak sedap kembali tercium dari Istana Negara. Sumbernya surat yang dibuat Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. Isi surat bukan soal pekerjaan, tetapi berisi permintaan agar Menlu mendahulukan mendengar presentasi PT Sun Hoo Engineering, selaku calon pelaksana pembangunan Kantor Kedutaan Besar RI di Seoul, Korea Selatan. Poin inilah yang dianggap aneh karena Sudi leluasa mengintervensi Departemen Luar Negeri.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi ketika ditemui di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Jumat (17/2) mengakui telah mengirim surat dengan isi seperti disebutkan di atas kepada Menlu Hassan. Menurut ia, surat dibuat pada Februari 2005. Namun Sudi membantah mengirim surat untuk menekan Menlu. "Surat itu bermaksud menjelaskan rencana [renovasi] seperti apa. Menlu yang menerima dan mempertimbangkan hasil presentasi mereka. Itu terserah Menlu," kata Sudi.

Jawaban Sudi tersebut bolehlah diterima. Pertanyaan selanjutnya, adakah kaitan antara PT Sun Hoo Engineering dengan Sudi secara pribadi? Pasalnya dari penelusuran reporter SCTV, perusahaan yang beralamat di Jalan Mega Kebun Jeruk Kavling 18-19, Joglo, Jakarta Barat, berupa rumah berlantai dua warna merah muda. Menurut penjaga rumah, Aswin, rumah itu milik Lasmi dan tidak ada hubungan dengan PT Sun Hoo Engineering. Namun Aswin membenarkan, banyak relasi Lasmi dari Korea menginap.

Ketua DPR Agung Laksono mengaku telah mengetahui soal surat Sudi tadi dan berjanji akan mempertanyakannya. "Jika isinya melampaui wewenang Pak Sudi, Presiden harus menegur," kata Agung. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pengiriman surat antarlembaga lumrahnya lebih bersifat informatif dan bukan keputusan mutlak.

Surat Sudi Silalahi menambah daftar kasus kontroversial di lingkungan Istana Negara. Sebelumnya, publik dibuat tercengang karena empat pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) datang menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi. Mereka dikabarkan membicarakan masalah penyelesaian utang BLBI. Belakangan, Presiden membantah mengundang keempat debitor [baca: Presiden Tidak Pernah Mengundang Debitor BLBI].(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya