Menurut Andi, baik bahan atau tenggat waktu evaluasi kinerja para menteri merupakan kewenangan Presiden. Setiap menteri, menurut Andi, telah menandatangani kontrak politik setahun silam. Dan, Presiden selalu mengikuti dan memonitor kegiatan anak buahnya dalam memimpin departemennya dan lembaga tinggi negara lainnya.
Sementara dua anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang dikabarkan bakal diganti Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto langsung membantah kabar itu. "Jangan dengarkan gosip," kata Aburizal. Pun demikian dengan Sugiharto. "Saya merasa sudah bekerja optimum. Soal diteruskan atau dihentikan itu hak prerogatif Presiden," ujar Sugiharto.
Advertisement
Berdasarkan evaluasi kinerja kabinet selama setahun ini tidak tertutup kemungkinan terjadi pergantian sejumlah menteri. Apalagi kinerja menteri bersangkutan tidak sesuai dengan kontrak politik yang telah ditandatangani. Namun reshuffle ini dinilai tak membawa jalan keluar atas persoalan bangsa saat ini.
Pengamat politik J. Kristiadi mengatakan, tidak melihat adanya alasan mendesak untuk merombak kabinet. Menurut dia, yang harus dilakukan Presiden Yudhoyono adalah lebih berani mendorong para menterinya untuk bekerja keras. "Presiden harus lebih tegas kepada para menteri," ungkap Kristiadi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui kinerja Kabinet Indonesia Bersatu belum optimal. "Kinerja jajaran kabinet perlu ditingkatkan," kata Anas. Untuk itu, partai pendukung utama Presiden ini sudah menyampaikan masukan. Namun, tentunya, semua itu berpulang ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)