Rumah Jusuf Kalla di Makassar Dikepung Massa

Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di sekitar kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulsel. Mereka berniat menyegel rumah Jusuf Kalla sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM.

oleh Liputan6Diterbitkan 29 September 2005, 17:32 WIB
Liputan6.com, Makassar: Tak hanya di Jakarta, aksi massa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini (29/9), ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa di sekitar rumah Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar. Sempat terjadi aksi saling dorong saat massa berusaha menembus blokade polisi dan kawat berduri yang dipasang di ruas jalan menuju kediaman Jusuf Kalla.

Selain dari arah persimpangan Jalan Cenderawasih dan Jalan Haji Bau, massa juga merangsek dari pertigaan Jalan Rajawali dan Jalan Haji Bau. Mahasiswa hendak menyegel rumah Jusuf Kalla sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Namun polisi yang bersiaga langsung menghalau mahasiswa. Hingga kini, massa masih terkonsentrasi di sekitar Jalan Haji Bau. Para mahasiswa juga membakar ban-ban bekas.

Sementara itu, Aliansi Rakyat Menggugat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan se-Jabotabek dan Jawa Barat mulai beranjak meninggalkan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat [baca: Aliansi Rakyat Menggugat Tiba di Istana Merdeka]. Selain menolak kenaikan BBM, massa juga meneriakkan yel-yel anti Peraturan Presiden Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Mereka juga menuntut PHK (pemutusan hubungan kerja) dan penggusuran pedagang kaki lima segera dihentikan.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai kenaikan harga BBM yang akan diterapkan mulai 1 Oktober mendatang adalah kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat. Kenaikan ini bakal diikuti lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok. Keputusan itu hanyalah cara termudah yang dilakukan pemerintah untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal, mereka menambahkan, kekurangan itu bisa ditutup dengan menghemat 10 persen saja dari rencana pembelanjaan negara tahun ini.

Massa juga menilai kompensasi sebesar Rp 100 ribu per bulan bagi setiap keluarga miskin tak relevan dengan kenaikan BBM per 1 Oktober 2005. Pasalnya, dana tersebut seharusnya diberikan kepada keluarga miskin untuk kenaikan pada April silam.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya