Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah tokoh politisi senior yang dimotori Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mendeklarasikan Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu di kediaman keluarga Wahid Hasyim di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Kamis (1/9). Deklarasi ini dihadiri antara lain oleh mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya Akbar Tandjung dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta beberapa tokoh politisi lainnya.
Gus Dur selaku penggagas pertemuan menegaskan, gerakan moral ini bukan untuk menandingi pemerintahan pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan ini dilahirkan justru untuk memberi masukan dan dukungan bagi Presiden Yudhoyono. "Kita lihat sudah waktunya sekarang untuk campur tangan. Ini tidak ada niatan untuk melawan siapa-siapa atau mau merobohkan pemerintahan yang sah. Ini penting saya katakan biar tidak disikapi secara keliru," jelas Gus Dur.
Kendati demikian, salah satu isi deklarasi bersama tersebut secara khusus menyatakan menolak kesepakatan damai yang diteken pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus silam. Gerakan ini menilai isi kesepakatan tersebut telah melanggar undang-undang dan layak untuk ditolak.
Selain soal kesepakatan damai, para tokoh nasional ini juga menyoroti kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka mendesak Presiden SBY segera merombak tim ekonominya. Terutama untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Bahkan, gerakan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase krisis ekonomi tahap dua [baca: Perjanjian Damai RI-GAM Dikritik Politisi Senior].(ADO/Fira Abdurachman dan Taufik Maru)
Gus Dur selaku penggagas pertemuan menegaskan, gerakan moral ini bukan untuk menandingi pemerintahan pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan ini dilahirkan justru untuk memberi masukan dan dukungan bagi Presiden Yudhoyono. "Kita lihat sudah waktunya sekarang untuk campur tangan. Ini tidak ada niatan untuk melawan siapa-siapa atau mau merobohkan pemerintahan yang sah. Ini penting saya katakan biar tidak disikapi secara keliru," jelas Gus Dur.
Kendati demikian, salah satu isi deklarasi bersama tersebut secara khusus menyatakan menolak kesepakatan damai yang diteken pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus silam. Gerakan ini menilai isi kesepakatan tersebut telah melanggar undang-undang dan layak untuk ditolak.
Selain soal kesepakatan damai, para tokoh nasional ini juga menyoroti kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka mendesak Presiden SBY segera merombak tim ekonominya. Terutama untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Bahkan, gerakan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase krisis ekonomi tahap dua [baca: Perjanjian Damai RI-GAM Dikritik Politisi Senior].(ADO/Fira Abdurachman dan Taufik Maru)