Liputan6.com, Jakarta: Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum bergerak bagai bola liar. Arahnya makin tak terduga. Tak hanya pimpinan KPU yang dibuat ketar-ketir, beberapa anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPR pun mulai gerah. Jurus tutup mulut menjadi senjata utama.
Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan beberapa anggota KPU lainnya, Rabu (18/5) petang, menggelar rapat mendadak. Tak banyak informasi yang didapat wartawan dari rapat itu. Hampir semua peserta rapat langsung nyelonong pergi begitu acara usai.
Pun demikian dengan Nazaruddin. Lelaki yang biasanya ramah terhadap pers ini bergegas masuk ke dalam kendaraan pribadinya. Bahkan dia sama sekali tak membuka kaca mobilnya begitu wartawan berusaha mendekat. Idem dito pula dengan anggota KPU lainnya seperti Anas Urbaningrum, Valina Singka dan Chusnul Mar`iyah.
Tampaknya, sepanjang pekan ini, Nazaruddin terus menjadi sorotan. Sejumlah saksi yang diperiksa KPK, tanpa tedeng aling-aling, mengatakan Ketua KPU menyetujui dan menerima duit korupsi. Bahkan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo dan Kepala Biro Keuangan Hamdani Amin dengan jelas menyebut Nazaruddin yang memerintahkan pengumpulan dan pembagian dana taktis.
Tak kalah nyaring, mantan Sekjen KPU Safder Yusaac pun menyebut Nazaruddin sebagai pimpinan yang tak bertanggung jawab. Buktinya Nazaruddin selalu mengelak tentang keberadaan dana taktis KPU. Padahal dia mengetahui [baca: Safder: Dana Taktis KPU Diatur Nazaruddin].
Lebih mencengangkan lagi keterangan Wakil Kepala Biro Keuangan KPU M. Dentjik. Dia mengatakan, beberapa anggota Dewan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan ikut menikmati dana taktis KPU. Namun semua transaksi ilegal itu tanpa tanda terima. Semua diserahkan secara tunai.
Pengacara Hamdani Amin, Abidin menyebutkan, duit yang dialirkan ke anggota Dewan sebesar Rp 160 juta. Ke BPK Rp 450 juta. Sedangkan yang disetorkan ke Depkeu sebesar US$ 78 ribu. Menurut dia, dana diserahkan M. Dentjik atas persetujuan Nazaruddin.
Keterangan Hamdani diperkuat pengakuan Sayuti Rahawarin, bekas anggota Komisi II DPR. Dia mengaku, pernah ditawari sejumlah uang selepas rapat dengan KPU, akhir September 2004. Ketika itu rapat membahas permintaan KPU untuk menambah anggaran pemilu sebesar Rp 839 miliar.
Ketua DPR Agung Laksono angkat bicara. Dia serius menyikapi tuduhan tak sedap itu. Bahkan, Agung mengaku, sudah meminta KPK menyebutkan nama mantan dan anggota Dewan yang menerima uang sogokan dari KPU.
Di kesempatan terpisah, Inspektorat Pengawasan Internal BPK terus menyelidiki keterlibatan penanggung jawab tim audit KPU Harijanto dan Ketua Auditor Djapiten Nainggolan. Keduanya disinyalir menerima aliran dana tak halal dari KPU. Mereka bisa dikenai sanksi kepegawaian bila ternyata terbukti menerima dana dari KPU [baca: Auditor BPK Menerima Dana Taktis KPU].
Meski sudah cukup terang, sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah anggota KPU Mulyana Wira Kusumah, Hamdani dan Sussongko. Padahal, menurut catatan SCTV, ada beberapa nama lain yang jelas menikmati dana taktis KPU yang mencapai US$ 1,15 juta.
Mereka yang terindikasi menerima antara lain Nazaruddin. Ketua KPU itu diduga mendapat jatah US$ 125 ribu. Jumlah yang sama juga diterima Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti. Sussongko ikut kecipratan sebesar US$ 30 ribu. Safder menerima US$ 75 ribu.
Dari BPK, Djapiten yang menjadi bos Khairiansyah Salman--anggota BPK yang menjebak Mulyana--diduga ikut menikmati dana KPU sebesar Rp 350 juta. Sedangkan Harjanto, auditor lainnya, menerima Rp 100 juta. Khairiansyah sendiri pernah akan disogok Rp 300 juta.
Dana taktis KPU yang berasal dari 14 rekanan KPU juga diberikan kepada seseorang berinisial IH, pegawai Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu. IH menerima gelontoran dana sebesar US$ 78 ribu.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)
Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan beberapa anggota KPU lainnya, Rabu (18/5) petang, menggelar rapat mendadak. Tak banyak informasi yang didapat wartawan dari rapat itu. Hampir semua peserta rapat langsung nyelonong pergi begitu acara usai.
Pun demikian dengan Nazaruddin. Lelaki yang biasanya ramah terhadap pers ini bergegas masuk ke dalam kendaraan pribadinya. Bahkan dia sama sekali tak membuka kaca mobilnya begitu wartawan berusaha mendekat. Idem dito pula dengan anggota KPU lainnya seperti Anas Urbaningrum, Valina Singka dan Chusnul Mar`iyah.
Tampaknya, sepanjang pekan ini, Nazaruddin terus menjadi sorotan. Sejumlah saksi yang diperiksa KPK, tanpa tedeng aling-aling, mengatakan Ketua KPU menyetujui dan menerima duit korupsi. Bahkan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo dan Kepala Biro Keuangan Hamdani Amin dengan jelas menyebut Nazaruddin yang memerintahkan pengumpulan dan pembagian dana taktis.
Tak kalah nyaring, mantan Sekjen KPU Safder Yusaac pun menyebut Nazaruddin sebagai pimpinan yang tak bertanggung jawab. Buktinya Nazaruddin selalu mengelak tentang keberadaan dana taktis KPU. Padahal dia mengetahui [baca: Safder: Dana Taktis KPU Diatur Nazaruddin].
Lebih mencengangkan lagi keterangan Wakil Kepala Biro Keuangan KPU M. Dentjik. Dia mengatakan, beberapa anggota Dewan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan ikut menikmati dana taktis KPU. Namun semua transaksi ilegal itu tanpa tanda terima. Semua diserahkan secara tunai.
Pengacara Hamdani Amin, Abidin menyebutkan, duit yang dialirkan ke anggota Dewan sebesar Rp 160 juta. Ke BPK Rp 450 juta. Sedangkan yang disetorkan ke Depkeu sebesar US$ 78 ribu. Menurut dia, dana diserahkan M. Dentjik atas persetujuan Nazaruddin.
Keterangan Hamdani diperkuat pengakuan Sayuti Rahawarin, bekas anggota Komisi II DPR. Dia mengaku, pernah ditawari sejumlah uang selepas rapat dengan KPU, akhir September 2004. Ketika itu rapat membahas permintaan KPU untuk menambah anggaran pemilu sebesar Rp 839 miliar.
Ketua DPR Agung Laksono angkat bicara. Dia serius menyikapi tuduhan tak sedap itu. Bahkan, Agung mengaku, sudah meminta KPK menyebutkan nama mantan dan anggota Dewan yang menerima uang sogokan dari KPU.
Di kesempatan terpisah, Inspektorat Pengawasan Internal BPK terus menyelidiki keterlibatan penanggung jawab tim audit KPU Harijanto dan Ketua Auditor Djapiten Nainggolan. Keduanya disinyalir menerima aliran dana tak halal dari KPU. Mereka bisa dikenai sanksi kepegawaian bila ternyata terbukti menerima dana dari KPU [baca: Auditor BPK Menerima Dana Taktis KPU].
Meski sudah cukup terang, sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah anggota KPU Mulyana Wira Kusumah, Hamdani dan Sussongko. Padahal, menurut catatan SCTV, ada beberapa nama lain yang jelas menikmati dana taktis KPU yang mencapai US$ 1,15 juta.
Mereka yang terindikasi menerima antara lain Nazaruddin. Ketua KPU itu diduga mendapat jatah US$ 125 ribu. Jumlah yang sama juga diterima Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti. Sussongko ikut kecipratan sebesar US$ 30 ribu. Safder menerima US$ 75 ribu.
Dari BPK, Djapiten yang menjadi bos Khairiansyah Salman--anggota BPK yang menjebak Mulyana--diduga ikut menikmati dana KPU sebesar Rp 350 juta. Sedangkan Harjanto, auditor lainnya, menerima Rp 100 juta. Khairiansyah sendiri pernah akan disogok Rp 300 juta.
Dana taktis KPU yang berasal dari 14 rekanan KPU juga diberikan kepada seseorang berinisial IH, pegawai Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu. IH menerima gelontoran dana sebesar US$ 78 ribu.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)