Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan klarifikasi atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di hadapan Komisi II DPR, Senin (9/5). Rapat rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB, tetapi diundur 30 menit kemudian.
Hasil audit investigatif BPK antara lain menyebutkan ada indikasi pelanggaran pada proyek pengadaan kotak suara dan terdapat rekayasa untuk memenangkan PT Survindo Indah Prestasi untuk pengadaan logistik pemilu. BPK juga menemukan adanya komitmen dari perusahaan itu untuk memberikan dana kepada KPU jika mereka memenangkan tender.
Menurut Nazaruddin, dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 4 miliar dari pengadaan kotak suara lantaran terjadi perbedaan presisi ukuran bahan alumunium. KPU menghitung ketebalan 0,8 milimeter setelah dibulatkan. Sedangkan BPK menghitung ketebalan 0,76 milimeter. Nazaruddin juga menyayangkan BPK yang tidak menjelaskan metodologi dan sampel homogen yang diambil dari lebih dua juta kotak suara.
Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin mengaku paham dengan adanya dugaan penyimpangan di institusi yang dipimpinnya. Namun, Nazaruddin menyayangkan sikap BPK yang tidak memberikan penjelasan sekaligus meminta keterangan KPU sehingga pihaknya tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Rencananya, penjelasan KPU akan dilanjutkan dengan pembacaan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing penanggung jawab pengadaan logistik.
Dua anggota KPU, Hamid Awaluddin yang kini bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan Mulyana Kusumah yang mendekam di Rumah Tahanan Salemba tidak hadir dalam rapat ini. Sebenarnya, Mulyana melalui anaknya Gina Santiana ingin hadir di DPR. Namun, Mulyana kecewa karena KPU tidak mengusahakan izin kepada pihak Rutan Salemba dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [baca: Mulyana Menyesalkan Sikap Tak Proaktif KPU ].(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)
Hasil audit investigatif BPK antara lain menyebutkan ada indikasi pelanggaran pada proyek pengadaan kotak suara dan terdapat rekayasa untuk memenangkan PT Survindo Indah Prestasi untuk pengadaan logistik pemilu. BPK juga menemukan adanya komitmen dari perusahaan itu untuk memberikan dana kepada KPU jika mereka memenangkan tender.
Menurut Nazaruddin, dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 4 miliar dari pengadaan kotak suara lantaran terjadi perbedaan presisi ukuran bahan alumunium. KPU menghitung ketebalan 0,8 milimeter setelah dibulatkan. Sedangkan BPK menghitung ketebalan 0,76 milimeter. Nazaruddin juga menyayangkan BPK yang tidak menjelaskan metodologi dan sampel homogen yang diambil dari lebih dua juta kotak suara.
Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin mengaku paham dengan adanya dugaan penyimpangan di institusi yang dipimpinnya. Namun, Nazaruddin menyayangkan sikap BPK yang tidak memberikan penjelasan sekaligus meminta keterangan KPU sehingga pihaknya tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Rencananya, penjelasan KPU akan dilanjutkan dengan pembacaan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing penanggung jawab pengadaan logistik.
Dua anggota KPU, Hamid Awaluddin yang kini bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan Mulyana Kusumah yang mendekam di Rumah Tahanan Salemba tidak hadir dalam rapat ini. Sebenarnya, Mulyana melalui anaknya Gina Santiana ingin hadir di DPR. Namun, Mulyana kecewa karena KPU tidak mengusahakan izin kepada pihak Rutan Salemba dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [baca: Mulyana Menyesalkan Sikap Tak Proaktif KPU ].(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)