Ini Kata Gibran soal Tudingan Pakai Ijazah Palsu Seperti Jokowi oleh Warganet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Liputan6.com, Jakarta - Gibran Rakabumin, Wali Kota Surakarta, saat ini menjadi perbincangan panas warganet dituding menggunakan ijazah palsu seperti kasus yang dialami Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Usut punya usut, nama Gibran terseret dalam perbincangan warganet ketika munculnya utas membahas tentang jabatan kepala desa (kades) yang di-posting oleh salah satu situs berita.

Perbincangan soal Kades pun semakin panas, ditambah dengan munculnya akun Twitter @_hendra***** dengan posting, "Hasil revolusi mental sungguh keren. Melahirkan penguasa desa yang feodal, nggak profesional, dan nggak punya kaca..semoga kades di Solo nggak begini ya mas @gibran_tweet."

Tak berlangsung lama, akun @Bij**** juga ikutan dalam perbincangan dengan mencuitkan, "jadi apakah si @gibran_tweet..orang kuliah an...klu kuliah an..tanya brp thn...klu jawaban plintat plintut...jgn2 sama kayak bapak nya ...ijazah palsu..

dan skrng kasus ijazah plasu masih berlangsung...si ondel2..bukan apa2 klu bapak nya bukan presiden," tulisnya.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com pagi ini, Senin (6/2/2023), cuitan milik @_hendra***** itu sudah di view sebanyak 314 ribu dan milik @Bij**** mencapai angka 319 ribuan.

Suami dari Selvi Ananda itu pun menanggapi cuitan warganet tersebut dengan pertanyaan, "Salah saya apa ya pak?"

Sontak warganet ikutan mengomentari cuitan Gibran tersebut, salah satunya adalah @DSur****

"Saya sangat salut dg kesabaran keluarga Mas. Terus diserang dari segala arah tetep sabar.

Tapi sampean perlu sadar, orang2 yg mencintai keluarga sampean yg tidak terima.Mbok yo tulung demi mereka, 1 aja dituntut hukum sbg contoh agar tidak makin kelewat batas."

"Mas Gibran. Saran ya...baiknya di filter. Hanya akun yang nama nya jelas dan foto nya jelas. Baru anda tanggapi atau jawab. Karena walikota pasti seabrek urusannya. Mari kita coba semua mulai belajar transparansi dan tertib. Dengan pakai nama dan foto asli di akun kita," tulis @Gunto****.

"Salah mas gibran tuh pesen nasi goreng pedes karetnya 1 harusnya 2 mas. nek level pedes mercon karetnya 3," kata @war**** salah satu pengguna Twitter.

Sebelumnya, Gibran juga memberikan penjelasan dan tanggapan terkait cuitan @Bij**** terkait pembahasan Kades ini di media sosial.

Beda pak. Lurah diangkat oleh walikota dari unsur pns. Kalo kades dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Sebenernya msh byk perbedaan lain pak. Tapi sepertinya sudah byk yg mengklarifikasi sblm saya. Matur nuwun https://t.co/6AvvpEs2Nm
— Gibran Rakabuming (@gibran_tweet) February 4, 2023

2 dari 3 halaman

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menyenggol Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo pasca penyerangan yang dilakukan oleh oknum suporter Persita Tangerang terhadap bus Persis Solo di Tangerang, Sabtu (28/1/2023) malam.

Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, meminta masyarakat untuk tidak membiasakan diri membuat laporan palsu ke aparat penegak hukum dan pengadilan. Dia mengingatkan masyarakat untuk cerdas dalam melakukan tindakan hukum.

Hal ini disampaikan Dini menanggapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang digugat perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jokowi menjadi tergugat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu.

"Masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas. Jangan dibiasakan nge-prank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar," kata Dini kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

"Sumber daya di ranah aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh temeh yang tujuannya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi," sambungnya.

Dia mengatakan aparat penegak hukum dan hakim-hakim juga harus semakin cerdas dan bisa memilah mana aduan atau gugatan bersubtansi dan yang tidak.

3 dari 3 halaman

Tegaskan Jokowi Punya Ijazah Asli

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers Perkembangan PPKM, Senin (30/8/2021).

Dini menilai pihak-pihak yang menyampaikan laporan atau gugatan tak berdasar ke penegak hukum harus diberi sanksi.

"(Aparat hukum) Harus bisa menyusun skala prioritas dengan benar. Perlu ditegakkan sanksi bagi pihak-pihak yang menyampaikan laporan/gugatan asal-asalan yang tidak berdasar," jelas Dini.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah aslinya. Hal ini, kata Dini, dapat dibuktikan dengan mudah.

"Kecuali Penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi," tutur Dini.

(Ysl/Isk)