Facebook, Google dkk Ogah Penuhi Permintaan Data Pemerintah Hong Kong

Sementara itu, mengutip laman KTLA, Telegram menyebut, pihaknya mengerti pentingnya melindungi hak dan privasi pengguna di Hong Kong.

"Telegram tak pernah berbagi data apapun kepada otoritas Hong Kong di waktu lalu dan tidak berencana untuk memproses permintaan data pengguna di Hong Kong, dalam kaitannya dengan perubahan politik di kota ini," kata juru bicara Mike Ravdonikas.

Sekadar informasi, jejaring sosial kerap menerapkan pembatasan pada unggahan yang dianggap melanggar aturan setempat. Di Hong Kong misalnya, Facebook membatasi 394 konten yang dilarang di wilayah tersebut pada paruh kedua 2019.

Perusahaan media sosial sendiri telah lama beroperasi di Hong Kong dan tidak terpengaruh oleh pemblokiran seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Perlu diketahui, di bawah aturan yang baru berlaku, penyedia platform dan layanan internet diperintahkan untuk menghapus unggahan yang dianggap tak sesuai dengan konstitusi dan membahayakan keamanan nasional.

Penyedia layanan yang tak mematuhi aturan ini bisa didenda sebesar 100 ribu dolar Hongkong (US$ 12.903) serta mendapatkan hukuman kurungan hingga 6 bulan.

Para individu atau pengguna yang mengunggah konten terlarang diminta untuk menghapusnya atau akan mendapatkan sanksi denda atau pun penjara selama 1 tahun.

(Tin/Isk)