9 Fraksi DPRD Jatim Kompak Terima LKPj Gubernur 2023, Hanya Beri Sedikit Catatan

Seluruh Fraksi DPRD Jatim setujui LKPj Gubernur Jatim 2023. (Istimewa)

Liputan6.com, Surabaya - Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2023, menjadi peraturan daerah (perda).

Hal disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad saat memimpin rapat paripurna pengesahan dan persetujuan LKPj Gubernur Jatim 2023 di DPRD Jatim, Rabu (15/5/2024).

“Dirangkum seluruh pendapat fraksi dapat menerima dan menyetujui. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemprov baik dari fraksi maupun tim Pansus untuk perbaikan LKPj kedepannya,”kata Anwar Sadad politisi asal fraksi Gerindra Jatim ini.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan, diterimanya seluruh rekomendasi oleh DPRD dikarenakan banyak target target kinerja bisa tercapai dengan optimal di tahun 2023.

"Allhamdulillah seluruh fraksi menyatakan setuju dan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Keuangan Pemprov Jatim TA 2023. Target target kinerja telah banyak tercapai," ungkapnya.

Adhy menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD Jatim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023.

"Seluruh catatan dan rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti dan kami jadikan acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang," ujarnya.

Dia menambahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPj diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPj.

Pihaknya memastikan setelah adanya tindak lanjut rekomendasi DPRD Jatim akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya sekaligus penyusunan anggaran pada tahun berjalan pada tahun berikutnya.

"Alhamdulillah, kurang lebih 27 hari kerja sejak Nota Penjelasan LKPj kami sampaikan pada tanggal 25 Maret 2024, DPRD Jatim telah menyelesaikan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2023," ungkapnya.

Guna mengantisipasi isu hoax atau berita palsu yang menjamur jelang pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah hukumnya, Polda Jawa Timur terus mengintensifkan cyber patrol atau patroli jagat maya.

2 dari 2 halaman

Pemprov Jatim Lewati Masa Sulit

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. (Istimewa)

Adhy menegaskan, berbagai capaian yang telah diraih bukan hasil kerja keras dari Pemprov Jatim semata. Melainkan bagian dari kerja bersama, kolaborasi serta gotong-royong antara Pemprov Jatim, Pemkab/Pemko beserta jajaran Forkopimda.

“Terpenting adanya sinergi, perhatian beserta pengawalan dari para anggota dewan beserta seluruh jajaran legislatif Jawa Timur. Dan yang tak kalah penting adalah kesadaran dari segenap masyarakat Jatim,” katanya.

Dijelaskannya, selama kurun waktu lima tahun kepemimpinan Gubernur Jatim Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Periode 2019-2024 Emil Elestianto Dardak Pemprov Jatim telah melewati masa-masa sulit dan berat.

Masa masa sulit tersebut mulai dari adanya Pandemi Covid-19, bencana alam sampai pada dinamika politik menghadapi Pemilu 2024. Akan tetapi, berkat kekuatan tekad, semangat dan gotong royong semua pihak mampu melaluinya selaras dengan pencapaian target kualitatif dan kuantitatif Nawa Bhakti Satya.