Respons Laporan BI, Kemendagri Gandeng Pakar Analisis Kondisi Ekonomi di Daerah

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (PKDD) BSKDN Kemendagri, Wahyu Hidayat. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (PKDD) BSKDN Kemendagri, Wahyu Hidayat mengatakan, pihaknya berencana membuat kegiatan analisis untuk mengetahui kondisi ekonomi di daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Bank Indonesia (BI) mengenai perkembangan terkini ekonomi dunia yang cenderung melambat. Kondisi tersebut berdampak pada perekonomian negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

"Ada atau tidak adanya tekanan ekonomi secara global dan nasional ekonomi daerah tetap kuat bahkan bertumbuh, kami harap ada masukan dari pakar terkait agar analisis yang kami lakukan sesuai dengan fakta yang ada," jelas Wahyu, saat memimpin Rapat Penyusunan ICP dan ToR tentang Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia Tahun 2023 tentang Kondisi Perekonomian Terkini, Jakarta Selasa, 23 Januari 2024.

Wahyu mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di daerah didorong oleh kinerja positif sebagian besar lapangan usaha mulai dari industri pengolahan, industri perdagangan besar dan kecil, hingga konstruksi.

"Kita harus mencari benang merah antara hasil laporan dari Bank Indonesia dengan kondisi lapangan (ekonomi) di daerah. Kita perlu tahu bukti dan kenyataan di daerah seperti apa kondisi ekonominya," jelas Wahyu.

Dosen Universitas Moestopo (Beragama) Triyuni Soemartono mengatakan, ada beberapa isu krusial dalam pembangunan ekonomi daerah yang perlu dianalisis lebih mendalam. Hal itu di antaranya meliputi disparitas kesejahteraan antar daerah; pertumbuhan penduduk yang belum merata; serta mobilisasi penduduk yang masih berpusat di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dan kota-kota besar lainnya.

Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB menggelar aksi protes terhadap pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema pinjaman online. Bagi mahasiswa yang tidak mampu bayar UKT, pihak kampus menyarankan pinjam dana dari perusahaan...

2 dari 2 halaman

Tingginya Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Isu lainnya juga terkait anggaran atau masih tingginya ketimpangan ekonomi antar daerah. Persoalan ini seharusnya dapat diatasi dengan pengelolaan instrumen Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus dan Daerah Istimewa, Dana Desa dan Insentif Fiskal.

"Bank Indonesia menyatakan ekonomi kita saat ini stabil, kita harus mengkaji ulang melihat hasilnya di daerah, namun sebelumnya kita harus memiliki basic yang kuat, misalnya kita perlu melihat contoh-contoh inovasi di daerah yang menumbuhkan perekonomian daerah tersebut," tegasnya.