Wakil Bupati Indramayu Ditahan Terkait Korupsi Tunjangan DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Indramayu pada tahun anggaran 2022 hingga 2025. Selain Syaefudin, penyidik juga menahan seorang tersangka lain berinisial IH, mantan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu.

\"Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka S (Syaefudin) dan tersangka IH,\" kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Rabu (21/10/2026).

Satu tersangka lain, mantan Sekretaris DPRD Indramayu berinisial AF, belum ditahan. Menurut kejaksaan, AF sudah dipanggil untuk diperiksa namun tidak hadir karena alasan sakit. \"Penasihat hukum tersangka mengirimkan surat keterangan dokter dan mohon penundaan pemeriksaan,\" jelas dia.

Kejaksaan memaparkan dugaan perbuatan bermula pada 2021, saat Syaefudin masih menjabat Ketua DPRD Indramayu. Pada periode itu, ia menetapkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota dewan tanpa didahului dokumen pendukung dan penilaian ulang.

Besaran tunjangan perumahan yang diputuskan yakni Rp 30 juta per bulan untuk Syaefudin, Rp 28,5 juta per bulan untuk Wakil Ketua DPRD, dan Rp 27 juta per bulan untuk setiap anggota. Untuk tunjangan transportasi, nilainya ditetapkan Rp 25 juta per bulan untuk Syaefudin, Rp 20 juta per bulan untuk Wakil Ketua, dan Rp 17 juta per bulan untuk anggota.

Penyidik menyebut mekanisme penganggaran kemudian mengikuti angka yang telah dipatok tersebut. Kebutuhan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dihitung berdasarkan nominal yang ditentukan sejak awal. \"Penentuan besaran tersebut dilakukan tanpa dokumen pendukung mengenai kebutuhan kenaikan anggaran dan sebelum dilaksanakannya penilaian (appraisal) ulang,\" ucap dia.

Pada November 2021, Syaefudin memerintahkan IH melakukan evaluasi besaran tunjangan dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Namun di tahap berikutnya, AF menerbitkan surat yang telah ditandatangani Syaefudin berisi kenaikan tunjangan sebesar 15 persen di atas hasil penilaian KJPP.

Keputusan tersebut, menurut kejaksaan, dikaitkan dengan pengakomodasian pajak penghasilan. \"Kenaikan tersebut diduga dilakukan untuk mengakomodasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Padahal pajak itu seharusnya jadi beban penerima tunjangan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)\" ungkap Cahya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan penyimpangan itu menimbulkan kerugian lebih dari Rp 18,7 miliar.

Atas perbuatan yang disangka, para tersangka dijerat ketentuan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Adapun subsidiair yang diterapkan adalah Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penuntasan administrasi penahanan dilakukan di Bandung. \"Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka S dan tersangka IH di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2026 sampai dengan 9 November 2026,\" pungkas Cahya.