Gudang Solar Subsidi di Cilacap Digerebek, 10 Ribu Liter Disita

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan penimbunan solar bersubsidi di sebuah gudang di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Polisi menyita 10.206,48 liter solar dan menetapkan seorang pria berinisial SH alias Asep sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi mengenai dugaan penimbunan solar bersubsidi di sebuah gudang. Saat memeriksa lokasi, polisi menemukan ribuan liter solar yang ditampung dalam sejumlah wadah, mulai dari kempu, galon, hingga jeriken.

Polisi juga menemukan satu unit mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM tersebut.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, solar yang ditemukan di gudang itu diduga berasal dari dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Penyidik masih mendalami sumber pasokan serta aktivitas pengambilan BBM dari kedua SPBU tersebut," ujar Kapolda Roy saat dihubungi pada Sabtu (17/10/2026).

Dalam perkara ini, SH alias Asep ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga bertanggung jawab atas gudang dan aktivitas penampungan solar bersubsidi tersebut.

Selain 10.206,48 liter solar, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil pikap, enam barcode solar, 10 kempu, 80 galon, dan 13 jeriken. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Roy menegaskan, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi berpotensi mengganggu pasokan energi dan memicu kelangkaan solar di masyarakat.

Karena itu, penindakan hukum dilakukan bersamaan dengan koordinasi bersama Pertamina untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM.

"Dampak dari mereka (pelaku) yang menyalahgunakan atau berusaha menimbun BBM bersubsidi, termasuk elpiji bisa menimbulkan kelangkaan," ujar Roy.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Polda Jawa Tengah menyatakan pengawasan distribusi energi terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi pemerintah, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan energi masyarakat berpotensi meningkat.