KPK Ungkap 8 Tersangka Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tujuh dari delapan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara.

Satu tersangka, Munson Ponter Paulus Hutauruk, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tujuh tersangka lainnya telah memenuhi panggilan penyidik pada pekan lalu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Dalam pemeriksaan pekan kemarin, pihak-pihak yang dipanggil dihadiri oleh tujuh dari delapan orang tersangka (karena Saudara MNS tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tersebut),” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, dua mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Kasatker PJN) Wilayah I, Dicky Erlangga dan Rahmad Parulian.

Selain itu, terdapat tiga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I, yakni Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko. Dua tersangka lainnya berasal dari Satker PJN Wilayah II, yaitu mantan Kasatker PJN Wilayah II T. Rahmatsyah Putra serta mantan PPK Manaek Manalu.

Terkait materi pemeriksaan, Budi mengatakan penyidik masih mendalami dugaan pengaturan proyek infrastruktur dan penerimaan uang oleh para tersangka.

“Jadi, kami masih fokus di wilayah tersebut yang kemudian ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum tersangka tersebut. Semuanya tentu masih terus didalami,” ujar Budi.

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan BBPJN Sumut merupakan pengembangan penyidikan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I pada 26 Juni 2025.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima tersangka awal, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, PPK UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Heliyanto, serta dua kontraktor swasta, Muhammad Akhirun dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Perkara tersebut berkaitan dengan enam paket proyek jalan yang terbagi dalam dua klaster, dengan nilai total sekitar Rp 231,8 miliar.

KPK kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan umum pada Mei 2026. Delapan tersangka baru dalam perkara ini ditetapkan pada September 2026, sebelum identitas mereka diumumkan kepada publik.